JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik.

Menurutnya, DPR memberikan apresiasi, karena menyadari ada juga kementerian-kementerian yang dari tahun ketahun selalu ada catatan, apalagi WTP ini sejak 2007 tahun berturut-turut.

"Tentu ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN yang ini patut diberikan aspresiasi. Moga-moga kedepannya semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK," kata politisi Partai Amanat Nasional ini, dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mengutarakan, untuk Laporan Keuangan Tahun 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini BPK WTP. Pada prinsipnya kendala pada tahun 2016, tidak ada yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016.

Dan untuk itu, Kementerian BUMN akan memfokuskan pada pelaksanaan anggaran APBN tahun 2016 sudah ditutup sebagai pembelajaran pada pelaksanaan anggaran 2017 ini. Yaitu memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta fokus pada pencapaian output dengan memonitor secara bulanan.

"Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak tahun 2007 dan itu memang sudah seharusnya," ujar Sri Mulyani.(as,mp/DPR/bh/sya)