JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan realisasi program-program kerakyatan dalam kegiatan bidang kehutanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015.

Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Komisi IV yang dipimpin Ketua Edhy Prabowo, dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (11/2), di Gedung Parlemen. Komisi yang membidangi kehutanan ini menyetujui alokasi anggaran untuk membiayai program, diantaranya program pengendalian daerah aliran sungai (DAS) dan Hutan Lindung Rp.1,088 Triliun, konservasi sumber daya alam dan ekosistem Rp.1,547 Triliun dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan sebesar Rp.308 Milyar.

Patut diketahui, Komisi IV menyetujui pagu tambahan RAPBN-P Kemen LHK Tahun 2015 sebesar Rp.199,6 Milyar, sehingga semula APBN Kemen LHK Tahun anggaran 2015 Rp.6,468 Triliun, menjadi sebesar Rp.6,667 Triliun, yang akan digunakan membiayai 13 Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota Komisi IV Sjachrani Mataja dari Fraksi Partai Gerindra, melihat dengan kondisi anggaran yang ada menginginkan Kemen LHK dapat lebih maksimal menjaga kelestarian hutan alam.

Sjachrani menitipkan pesan kepada Menteri LHK untuk menghentikan perluasan luas perkebunan sawit. Dia mengatakan jika ada keinginan pengusaha perkebunan sawit untuk memperluas perkebunannya atau permohonan baru, mohon agar hutan alam dipertahankan, karena hutan akan menjadi suatu strategi pembangunan bagi Pemerintah.

“Jangan sampai ada lagi pengurangan kawasan hutan,” tegas Sjachrani, politisi asal dapil Kalimantan Selatan II.(as/dpr/bhc/sya)