Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
UMP
Ketua SPN M Halili: Jangan Tunda Lagi UMP DKI Jakarta
Saturday 05 Jan 2013 00:47:27
 

Ketua Serikat Pekerja Nasional Jakarta Utara, M. Halili SH.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diminta bersikap hati-hati terkait permohonan penundaan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah di ajukan beberapa pengusaha dari Kawasan Beriket Nusantara Cakung, apalagi dipastikan tandatangan yang dikumpulkan dan diserahkan pihak pengusaha dengan paksaan dan ancaman serta tidak disertakan tandatangan serikat buruh.

Hal ini terungkap ketika Ketua Serikat Pekerja Nusantara Jakarta Utara, M Halili SH saat ditemui pewarta BeritaHUKUM.com di kawasan Berikat Nusantara Cakung, M Halili menjelaskan pada intinya kita menghormati karena ada peluang untuk pengusaha menunda UMP, namun dari kebutuhan buruh saat ini, tidak bisa lagi ditunda-tunda, karena daya beli buruh tidak mencukupi kalau ditunda, terang Halili.

"Belum dibayarkan UMP yang baru TDL sudah naik, Gas juga naik, semua kan mencekik leher buruh," ujarnya.

Dimana saat ini HRD perusahaan di KBN Cakung secara paksa mengumpulkan tandatangan para buruh untuk mengajukan salah satu syarat penundaan UMP ke Balai Kota, ini tidak bisa dibiarkan, lagipula tidak ada tandatangan dari serikat buruh yang disertakan kalau pun ada itu pemalsuan dan akan kami pidanakan.

"Hari Senin (7/1), saya akan datang ke Balai Kota bertemu Jokowi untuk menyerahkan tanda tangan asli kami penolakan dari tandataagan yang dipaksakan oleh HRD di KBN Cakung, kami masih percaya dengan pemerintahan DKI Jakarta dan kami yakin perusahaan masih sanggup dengan UMP yang sudah ditetapkan, jangan paksa kami melakukan aksi mogok besar-besaran," tegas Halili.

Yang sudah saya ambil tandatangan penolakan penundaan UMP dari 14-17 perusahaan, "saya yakin masih banyak tandatangan yang saya serahkan nanti kepada Joko Widodo, karena yang saya tahu tidak ada tandatangan dari serikat pekerja, dan itu merupakan persyaratan bila ini kurang. Dan jangan main-main dengan persyaratan ini, serta jangan permainkan kami buruh yang sudah lelah menanti hak kami selayaknya," pungkas Halili.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > UMP
 
  Upah Minimum Tak Sebanding Kenaikan Harga Barang Pokok
  Muhaimin: 47 Perusahaan Dikabulkan Penundaan UMP 2013 oleh Gubernur
  Buruh Terus Melawan Penangguhan Upah dan Aksi Premanisme
  Ketua SPN M Halili: Jangan Tunda Lagi UMP DKI Jakarta
  Ini Pendapat Jokowi Terkait Penangguhan Kenaikan UMP
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pesawat Susi Air Hilang Kontak di Timika, 7 Penumpang Semuanya Ditemukan Selamat

DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP

Pengamat: Tak Elok Puan Rekam Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi

Implementasi UU Pengelolaan Sampah Perlu Diawasi

Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2