JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengimport busway/BKTB dari China mengundang keprihatinan Ketua DPR Marzuki Alie. Kebijakan itu menurutnya jelas tidak sejalan dengan keinginan Indonesia membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat.

“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri. Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/2).

Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk membangun industri. Jika memang mau membangun ekonomi nasional, harusnya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengimport bus yang Indonesia sanggup membuatnya. Dengan kebijakan import ini jelas tidak terlihat niat untuk membangun ekonomi nasional.

”Kita sudah lihat kok faktanya bus-bus yang dibangun industri karoserie dalam negeri memiliki aspek teknis yang mampu bersaing dengan industri sejenis di luar negeri. Bus tersebut juga sudah banyak digunakan di Indonesia maupun di luar negeri, jadi kenapa harus impor?Katanya mau membangun ekonomi dalam negeri, tapi urusan bus saja harus import,” tambahnya.

Marzuki melihat dibandingkan dengan bus import dari China yang dibeli oleh pemprov DKI Jakarta, bus buatan dalam negeri jauh lebih baik.”Kalau bus nya seperti itu, kita mampu membuat yang lebih baik dari aspek kualitas. Jadi saya sangat prihatin, ditambah lagi munculnya isu adanya mark up dalam pengadaan bus tersebut,” jelasnya.

Selain itu dengan membeli bus dari luar negeri, banyak devisa yang lari ke luar negeri ditambah hilangnya kesempatan anak bangsa untuk bekerja di sektor industri rancang bangun. Kalau bus itu dibangun di dalam negeri, paling tidak ada sedikit upaya untuk sedikit menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara lainnya.

“Berapa banyak devisa yang lari ke luar negeri?Berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap jika bus tersebut dikerjakan di dalam negeri?Neraca perdangangan yang minus paling tidak bisa dikurangi kalau kita tidak selalu mengimport apa yang mampu kita buat di dalam negeri,” tanya Marzuki.

Marzuki menilai, apapun alasan yang dikemukakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian bus tersebut menurutnya sulit diterima akal. Dirinya pun mencontohkan alasan berkaratnya bus ketika sampai dan diturunkan dari kapal karena rusak oleh air laut dalam perjalanan.

“Alasannya sangat tidak logis dan merendahkan intelektualitas rakyat.Kalau kena air laut besi bisa berkarat itu memang benar, itu fisika dan itu alam.Tapi apa tidak ada cara untuk melindungi bus tersebut dari karat?Kalau semua mobil yang diimport karatan karena air laut, maka tidak akan ada kegiatan ekport import mobil di seluruh dunia. Tidak ada kegiatan ekport import buah-buahan, karena pasti buahnya semua busuk. Tapi semua bisa dilakukan karena pasti ada cara melindungi barang-barang selama perjalanan,” tegasnya.

Marzuki meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki proyek pengadaan bus ini karena dirinya yakin ada kongkalikong didalamnya.

”Coba di cek saja ke industri bus di dalam negeri ataupun harga bus sejenis dari negara lain apa semahal itu harganya?Saya yakin bus buatan dalam negeri akan jauh lebih murah,” tegasnya.

Marzuki pun mengkritik pemprov DKI Jakarta yang kabarnya akan menindak pejabat-pejabat di lingkungan pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut.”Lantas dimana tanggungjawab pemimpin kalau selalu saja bawahan yang diberikan sanksi?Dimana kepempinannya? Yang mengambil kebijakan untuk import bus itu kan bukan bawahan tapi pimpinan,” tegas Marzuki.(Tim/dpr/bhc/sya)