JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang pertanyaan dan kecurigaan yang beredar di kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) akhirnya bermuara pada sebuah forum klarifikasi yang berlangsung panas dan penuh ketegangan.

Pertemuan yang digelar pada Senin (22/6/2026) malam itu menjadi sorotan setelah Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta usai aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.


Pengakuan tersebut memicu reaksi keras dari mahasiswa yang selama beberapa hari sebelumnya mempertanyakan berbagai isu yang berkembang terkait pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Salah satu peserta forum sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, menjelaskan bahwa forum sengaja digelar sebagai bentuk tuntutan transparansi dari mahasiswa kepada para pengurus organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam pertemuan dengan Wakil Presiden.

"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na’ilah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Forum Berlangsung Alot, Abdi Sempat Tak Hadir
Menurut Na’ilah, jalannya forum tidak berlangsung mulus. Diskusi yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi justru sempat berjalan alot karena Muhammad Abdimaludin tidak hadir sejak awal acara dimulai.


Kondisi tersebut membuat mahasiswa yang hadir semakin mendesak agar Ketua BEM FH tersebut datang dan memberikan penjelasan secara langsung terkait berbagai informasi yang telah beredar luas di lingkungan kampus.

Setelah akhirnya hadir di tengah forum, Abdi mulai menjelaskan kronologi yang menurutnya melatarbelakangi penerimaan uang tersebut.

Uang Diberikan Agar Titik Aksi Dipindahkan
Dalam penjelasannya, Abdi mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah uang yang menurut keterangannya berkaitan dengan rencana pemindahan lokasi aksi demonstrasi mahasiswa.

Ia menyebut dana tersebut diberikan dengan tujuan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dipindahkan ke kawasan Gedung DPR RI.

"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na’ilah.


Namun, rencana tersebut pada akhirnya tidak terlaksana. Aksi mahasiswa tetap berlangsung di sekitar kawasan Istana Negara sebagaimana yang sebelumnya telah direncanakan.

Meski demikian, pengakuan mengenai penerimaan uang tersebut memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa yang mempertanyakan independensi dan integritas pengurus organisasi kemahasiswaan.

Dana Disebut Dibagi kepada Tujuh Orang
Dalam forum tersebut, Abdi juga menjelaskan bagaimana dana Rp20 juta itu didistribusikan.

Menurut keterangan yang disampaikan di hadapan mahasiswa, dirinya menerima bagian sebesar Rp6 juta, sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa pihak lainnya.

Nama-nama yang disebut menerima aliran dana antara lain Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua sosok yang disebut sebagai senior organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.

"Namun, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut," katanya.

Penyebutan sejumlah nama tersebut semakin memperluas polemik yang berkembang di lingkungan kampus.

Asal Usul Dana Masih Menjadi Tanda Tanya
Selain soal penerimaan uang, mahasiswa juga mempertanyakan asal muasal dana tersebut. Pasalnya, dalam forum muncul perbedaan penjelasan mengenai sumber uang yang diterima.

Pada awal diskusi, disebutkan bahwa uang berasal dari seseorang yang memberikan dana agar titik aksi dipindahkan. Namun pada bagian akhir forum, muncul keterangan berbeda.

Abdi disebut menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari seorang anggota polisi bernama A'an.

"Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu," ujarnya.

Perbedaan penjelasan tersebut semakin memperkuat tuntutan mahasiswa agar dilakukan investigasi yang lebih mendalam dan terbuka.

Mahasiswa Ajukan Delapan Tuntutan
Sebagai respons atas pengakuan yang muncul dalam forum, mahasiswa kemudian menyampaikan delapan tuntutan kepada pihak kampus.

Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara menyeluruh.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka kepada publik, mengakui perbuatannya apabila terbukti, hingga mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan yang saat ini mereka emban.

Mahasiswa juga telah memberikan batas waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan tersebut.

Video Pengakuan Beredar di Media Sosial
Di tengah memanasnya situasi, beredar pula sebuah video di media sosial yang menampilkan pengakuan Muhammad Abdimaludin.

Dalam video tersebut, Abdi menyebut dirinya menerima uang Rp20 juta sebagai koordinator aksi demonstrasi. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian dana tersebut dibagikan kepada senior kampus yang disebut bernama Raffi dan Mubarak, sementara sebagian lainnya digunakan untuk kebutuhan tertentu.

"Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp 500 ribu, kebutuhan lain Rp 200 dan dibagi sama senior kampus Raffi dan mubarak," ucap dia dalam video yang diterima.

Hingga berita ini ditulis, Kompas.com masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Muhammad Abdimaludin maupun pihak rektorat Universitas Bung Karno terkait berbagai informasi yang terungkap dalam forum tersebut. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.(TribunTrends/Kompas/bh/at)