JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan terbaru Bank Dunia berjudul “Global Economy Prospects 2013” yang di dalamnya merevisi target pertumbuhan global 2013 lebih rendah dari perkiraan Januari atau sekitar 2.2 persen, bagi pakar ekonomi yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah Ph.D, merupakan warning (peringatan) yang harus disikapi agar perekonomian nasional tetap terjaga.

Saat berbincang dalam sarapan pagi di Jakarta, Senin (17/6) pagi, Prof. Firmanzah mengatakan, laporan Bank Dunia itu mengindikasikan, lima tahun paska krisis 2008, ekonomi dunia masih belum dapat keluar dari zona krisis walaupun volatilitas dan guncangan economy (shock) relatif lebih terjaga dalam setahun terakhir.

“Ekonomi negara-negara maju di tahun 2013 diprediksi masih tersandera persoalan fiskal, tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kepercayaan pasar (bisnis dan konsumen),” ungkap Firmanzah.

Mengutiplaporan Bank Dunia itu, Prof. Firmanzah mengatakan, tahun 2013, ekonomi negara-negara maju diperkirakan akan tumbuh 1.2 persen, sementara zona Eropa berkontraksi sebesar 0.6 persen. Sementara itu, pertumbuhan di negara-negara berkembang diproyeksikan menjadi sekitar 5.1 persen pada 2013.

Adapun pertumbuhan negara berkembang masih dipimpin oleh Asia Timur sebesar 7.3 persen kemudian Asia Selatan (5.2 persen), Afrika Sub-Sahara (4.9 persen), Amerika Latin (3.3 persen), negara berkembang Eropa dan Asia Tengah (2.8 persen), serta Timur Tengah dan Afrika Utara (2.5 persen).

“Perlambatan ekonomi pada sejumlah kawasan ini sebagian disebabkan beberapa negara menempuh langkah pengetatan kebijakan fiskal, namun pertumbuhan yang solid tetap terjadi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 6.2 persen pada tahun 2013,” papar Firmanzah.

Ia mengungkapkan, pemangkasan proyeksi ekonomi global ini dirilis Bank Dunia setelah negara berkembang seperti China, India, Turki, Brazil dan beberapa Negara berkembang lainnya melambat lebih dari yang diproyeksikan semula.

“Prospek pertumbuhan China dipangkas menjadi 7.7 persen dari perkiraan semula 8.4 persen, India direvisi tumbuh 5.7 persen atau turun dari perkiraan sebelumnya di angka 6.1 persen, begitu pula pertumbuhan ekonomi Brasil diturunkan menjadi 2.9 persen dari proyeksi sebelumnya 3.4 persen,” jelas pakar ekonomi itu.

Menurut Firmanzah, pemangkasan anggaran pada sejumlah negara juga telah mereduksi kepercayan investor global sehingga supply side menjadi tertekan. Ekonomi Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan perlahan membaik sebagai respon dari stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan beberapa waktu terakhir namun tetap berisiko bagi negara-negara berkembang. Sementara itu, langkah zona Eropa dalam mengatasi krisis utang di kawasan itu telah membantu pengurangan risiko utama pertumbuhan global dan stabilitas pasar keuangan global.

“Secara umum data-data menunjukkan terjadinya pemulihan ekonomi global secara perlahan, namun masih menyisakan keraguan mengingat pemulihan terjadi tidak merata dan menghasilkan efek yang bervariasi (positif, netral dan negatif),” jelas Firmanzah.

Respon Indonesia

Dengan profil dinamika ekonomi global di atas, lanjut Firmanzah, Bank Dunia merekomendasikan pembenahan struktural perekonomian negara-negara berkembang untuk dapat membendung dan mendorong ekonomi domestiknya di tengah ketidakpastian global.

“Pembenahan struktral dilakukan melalui peningkatan perdagangan internasional, pembukaan hambatan investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata kelola pemerintahan,” terangnya.

Selain itu juga, upaya untuk menyehatkan fiskal dan ketepatan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja (job creation) serta daya beli masyarakat sangatlah diperlukan. “Kecepatan dan ketepatan melakukan policy response akan sangat menentukan daya tahan perekonomian negara berkembang menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” ujar Firmanzah.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, bagi Indonesia, pembenahan struktural dilakukan terus menerus dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memitigasi risiko khsusunya di industri keuangan yang rentan terhadap risiko krisis misalnya, Pemerintah telah mempersiapkan Crisis Management Protocol Framework Nation-Wide), sehingga proses penanganan ancaman krisis keuangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal.

Selain itu, lanjut Firmanzah, telah dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, LPS dan OJK. Forum koordinasi ini bertugas memonitor secara permanen situasi perekonomian global, assessment stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat pertahanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Terkait dengan risiko meningkatnya hutang disejumlah negara berkembang akibat tingginya biaya hutang, menurut Firmanzah, Indonesia terus menjaga proposi hutang terhadap PDB dalam batasan aman dan prudent di kisaran 24-25 persen. Begitu pula dengan defsifit anggaran hingga 2007- 2012 tetap terjaga pada rentan yang aman di bawah 3 persen. Pemerintah dan DPR telah menyepakati defisit anggaran terhadap PDB pada APBNP 2013 sebesar 2,38 persen sesuai amanat UU. Selain itu juga sejumlah asumsi makro menjadi lebih realistis mengikuti perkembangan situasi global.

“Program pemotongan anggaran Kementriab/Lembaga juga dilakukan agar postur belanja APBNP 2013 menjadi lebih berkualitas dan memiliki dampak lebih besar kepada kegiatan produktif di tanah air. Sidang Paripurna DPR RI yang akan dilakukan pada hari ini (17/6) untuk mengesahkan RUU APBNP 2013 merupakan respons Indonesia terhadap tantangan perekenomian dunia,” tegas Prof. Firmanzah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menambahkan, terkait lonjakan konsumsi BBM yang tidak hanya berdampak pada pelebaran defisit perdagangan tetapi juga berimbas pada defisit neraca perdagangan dan pembayaran (twin deficit), pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya cadangan devisa, Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi secara terbatas dan terukur.

Sementara anggaran penghematan direalokasikan ke program-program yang lebih tepat sasaran. “Pengurangan BBM subsidi yang diikuti dengan Program Perlindungan Sosial dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli dan pemihakan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga BBM,” terang Firmanzah.

Ia mengingatkan, ekonomi nasional perlu terus dijaga di tengah kondisi dunia yang belum menujukkan perbaikan substantif dan fundamental. Kesempatan ini merupakan momen berharga bagi Indonesia untuk terus memacu kinerja ekonomi domestik, menarik investasi, mendorong ekspor, industrialisasi, percepatan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, yang akhirnya diharapkan dapat menekan risiko global serta memacu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi.

Sementara pembenahan yang lebih bersifat jangka panjang juga perlu secara berkesinambungan terus dilakukan. “Pembangunan industri perlu terus didorong melalui peningkatan nilai tambah sehingga daya saing nasional dapat terus ditingkatkan,” tutur Firmanzah.(es/skb/bhc/opn)