Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Kemenkominfo
Kemenkominfo Diminta Perhatikan Keberadaan ORARI
2018-07-04 05:05:27
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan perhatian serius tehadap keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Sejak resmi didirikan pada 9 Juli 1968, ORARI telah berperan sangat penting dalam mengisi kemerdekaan. Khususnya, dalam menggemakan berbagai berita positif dan kiprah Indonesia ke berbagai wilayah dunia.

"Saya akan mendorong Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memperhatikan secara serius terhadap berbagai organisasi yang dibinanya. Jangan sampai organisasi seperti ORARI terlupakan. Padahal, kontribusi organisasi seperti ORARI ke bangsa dan negara cukup besar," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat ORARI di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Pengurus Pusat ORARI yang hadir antara lain Wakil Ketua Sugeng Suprijatna, Sekretaris Jenderal Suryo Suilo, Bendahara Umum Anna R. Legawati, Wakil Sekretaris Jenderal Agus Hadi Yunanto, Ketua Bidang Organisasi Sjellani Joostman Sutama, Ketua Bidang Operasi dan Teknik Erdius Zen Chaniago, Staff Khusus dan Kepala Sekretariat Moch. Faisal Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyampaikan dirinya akan mendorong Komisi I DPR meminta Kemenkominfo untuk memberikan dana pembinaan kepada ORARI dan organisasi sejenisnya. Selain, merevisi Permen No. 2 Tahun 2015 yang dirasa masih kurang mengakomodir ORARI.

"Saya harap Permen tersebut yang saat ini sedang disempurnakan, sebisa mungkin mengakomodir aspirasi ORARI dan organisasi sejenis. Wujud pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkominfo juga jangan sekadar kata-kata, namun harus ada realisasi konkritnya. Termasuk dalam membantu kegiatan operasional agar organisai binaannya seperti ORARI bisa melakukan banyak kegiatan, sehingga tak kehabisan nafas di tengah jalan," terang Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua ORARI Sugeng Suprijatna menerangkan, ORARI senantiasa memanfaatkan penggunaan teknik elektronika radio dan komunikasi yang dimilikinya sebagai sarana mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk menjadi anggota ORARI, harus lulus ujian negara amatir radio (UNAR). Karenanya setiap anggota ORARI adalah cadangan nasional di bidang komunikasi radio.

"Melalui perangkat yang dimiliki, setiap anggota wajib memberikan dukungan komunikasi dalam keadaan bencana. Bahkan untuk mendukung komunikasi dan mitigasi bencana, Tim Gabungan LAPAN dengan ORARI berhasil membuat Satelit LAPAN-ORARI yang diluncurkan pada 25 September 2015 di Srihatikota, India," kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 55 ribu anggota ORARI yang tersebar di seluruh provinsi dan 300 kabupaten/kota. Seluruh anggota ORARI juga termasuk anggota International Amateur Radio Union (IARU).

"Selain berkontribusi menyuarakan kiprah Indonesia di dunia internasional, ORARI juga berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,5 milyar setiap tahun. Sangat disayangkan jika berbagai potensi ORARI ini tidak diperhatikan dan dikembangkan," pungkas Sugeng.(sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kemenkominfo
 
  Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi
  Johnny G Plate Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kemenkominfo
  DPR Dorong Kemenkominfo agar Internet Dapat Membantu Perekonomian Masyarakat Pedesaan
  Kemenkominfo Diminta Perhatikan Keberadaan ORARI
  Kemenkominfo Lakukan Pemutusan Akses Aplikasi Pesan Chat Telegram
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan

Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2