JAKARTA, Berita HUKUM - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan ulah orang atau sekelompok orang yang memanfaatkan keuntungan dari harga subsidi mewarnai pengaduan masyarakat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pesan pendek (SMS) dan PO BOX 9949 JKT 10000 periode 16 – 30 November 2012.

Staf Khusus Presiden selaku Pengelola SMS dan PB BOX 9949 JKT 10000, Sardan Marbun, mengatakan kelangkaan BBM di beberapa daerah memerlukan pengawasan ketat oleh aparat keamanan untuk mencegah penyimpangan pembelian BBM dalam jumlah banyak oleh masyarakat.

Ada dugaan kuat, mereka akan menjual kembali BBM tersebut ke kalangan industri atau menyelundupkannya. “Dampaknya menyebabkan kekurangan minyak subsidi untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang pada akhirnya menyebabkan keresahan,” kata Sardan Marbun, di Jakarta, Kamis (6/12).

Sardan Marbun menambahkan, kelangkaan BBM dalam beberapa bulan ini sering dilaporkan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan dan kalimantan Timur.

Adapun laporan menonjol lainnya yang dilaporkan masyarakat melalui SMS dan surat ke PO BOX 9949 dalam kurun waktu yang sama 16-30 November adalah:

1. Keprihatinan masyarakat atas penyerangan Polsek di papua yang menewaskan tiga anggota kepolisian. Dalam pengaduannya masyarakat berharap aparat keamanan segera meringkus pelakunya;

2. Harapan masyarakat agar pemerintah lebih sigap dan tanggap dalam menghadapi bencana alam akibat hujan, terutama di Bogor dan Maluku;

3. Keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guruperiode April – September 2012 di beberapa daerah antara lain Kabupaten Malang, kabupaten Probolinggo, dan Kota Kediri, akibat belum tuntasnya data verifikasi dari dinas pendidikan setempat;

4. Harapan masyarakat agar Pilkada tidak menimbulkan budaya kekerabatan, dengan mencegah pencalonan kembali dekat mantan pejabat daerah.

Sardan Marbun juga mengemukakan, bahwa mMsyarakat mengharapkan pengawasan ketat terhadap truk yang berlebihan muatan agar jalan lintas Sumatera tidak cepat rusak. Mereka juga menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi buruh yang sudah mengganggu jalannya kegiatan produksi perusahaan.

Sardan Marbun, menyebutkan selama kurun waktu 16 – 30 November pihaknya telah menerima 2.606 SMS dan 72 pucuk surat pengaduan. Sehingga dengan demikian , sejak Juni 2005 saat mulai Kabinet Indonesia Bersatu II hingga 30 November 2012, Presiden SBY telah menerima 3.408.882 SMS dan 113.416 pucuk surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000.(wid/es/skb/bhc/rby)