MADIUN, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan, Kabupaten Madiun, menahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah daerah setempat, Karyani Ekawati, yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (TPPD) 2011 dengan kerugian negara Rp. 1,6 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan Benny Guritno, mengatakan, penahanan dilakukan setelah berkas perkara tersebut diterima Kejari Mejayan.

"Status tersangka sudah ditetapkan Penyidik setempat sejak Oktober 2012, namun belum dilakukan penahanan. Setelah dilakukan penelitian pada tersangka dan barang bukti ternyata sudah sesuai dan perkara ini telah diterima. Sehingga hak dan tanggung jawab hukum sekarang telah beralih pada kejaksaan, serta tersangka kami tahan," ujar Benny, kemarin Selasa (26/2).

Sementara itu, saat kasus ini terjadi, tersangka menjabat sebagai staf Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun. Tersangka Karyani Ekawati mendatangi Kantor Kejari Mejayan pagi tadi dengan diantar penyidik.

Setelah itu, dengan diantar mobil Kejaksaan Negeri Mejayan, Karyani Ekawati, dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun sekitar pukul 13:20 WIB.

Benny menjelaskan, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pertimbangannya adalah agar tidak menghilangkan barang bukti. Karyani dinilai melanggar hukum dengan membuat nota dinas untuk menaikkan plafon penerima tunjangan perangkat desa.

Karyani Ekawati ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2012 karena diduga menggelembungkan tunjangan perangkat desa dalam empat tahap pada tahun 2011.

Sementara itu, Karyani mengatakan akan menjalani proses hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, ia dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 pasal 2, 3, 8, dan 9.

"Saya pasrah dan akan menjalani semua prosedur hukum yang berlaku," ujarnya singkat saat dibawa petugas dari kantor kejaksaan menuju lembaga pemasyarakatan.(sm/kjs/bhc/rby)