JAKARTA, Berita HUKUM - Kecelakaan tahap konstruksi lagi-lagi terjadi. Terbaru yakni pada Selasa, 20 Februari 2018 dimana pierhead salah satu tiang/kolom jalan tol Becakayu (Bekasi - Cawang - Kampung Melayu) runtuh pada pukul 03.00 WIB. Lokasi kejadian berada di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur dengan korban tujuh orang pekerja tertimpa reruntuhan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan keprihatinan atas kejadian tersebut dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan korban yang semuanya adalah pekerja proyek tersebut. Selanjutnya agar pemerintah melalui Komite Keselamatan Konstruksi atau panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi.

Ada sinyalemen bahwa target pemerintah membangun infrastruktur di seluruh Indonesia sepertinya tidak diikuti dengan kesiapan semua elemen dalam mencapai hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kecelakaan masa konstruksi dalam enam bulan terakhir.

Kejadian itu antara lain dua unit crane yang jatuh dan mengenai sejumlah rumah pada Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang (Agustus 2017), badan jembatan penyeberangan orang yang jatuh menimpa para pekerja pada proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (September 2017) dan girder yang jatuh di proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo (Oktober 2017).

Selanjutnya jatuhnya crane di jalan tol Jakarta-Cikampek (November 2017), ambruknya girder saat akan dipasang di proyek jalan tol Pemalang-Batang (Desember 2017), robohnya konstruksi proyek LRT di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung (Januari 2018), dan ambruknya crane pengangkut beton pada proyek Double Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jatinegara (Februari 2018).

Longsornya terowongan di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya bukanlah kecelakaan kerja karena terowongan itu sudah selesai dikerjakan dan telah digunakan untuk umum. Akan tetapi kejadian tersebut menjadi sorotan karena ambrolnya dinding penahan tanah menimbun pengendara yang lewat, bersamaan dengan hujan deras.

Atas berulangnya kasus serupa selama enam bulan terakhir, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk secara tegas memberikan sanksi dan melakukan evaluasi terhadap konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. "Menimbang bahaya yang terjadi akibat kejar tayang proyek infrastruktur ini, Komisi V merencanakan untuk mengagendakan rapat untuk membahas meskipun saat ini sedang reses," tegas Sigit, Selasa (20/2).

Terakhir Sigit mendesak Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi untuk segera menuntaskan audit pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang sedang berlangsung. "Perlu ada audit keandalan konstruksi dan keselamatan kerja di BUMN yang banyak menangani jalan tol seperti Waskita Karya di Jawa dan Hutama karya di Sumatera," pungkasnya.(hs/sc/DPR/bh/sya)