JAKARTA, Berita HUKUM - Perwakilan para relawan dari kedua kubu calon Presiden dan calon wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah bersepakat untuk mendeklarasikan dan menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh Panglima TNI Jend. Dr. Moeldoko dan Kapolri Jend.Sutarman. Pernyataan sikap damai ini juga menyebut dirinya para relawan sebagai 'Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemiu Jurdil'

"Kami minta kepada relawan Prabowo-Hatta dan masyarakat Indonesia agar menciptakan suasana sejuk dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Jika ada perselisihan kedua pihak, kami meminta tim sukses agar menyelesaikan dengan hikmat lewat jalur hukum," ujar AS Erlangga, selaku salah satu inisiator relawan Prabowo-Hatta, saat acara Deklarasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan,(20/7).

Pihaknya, lanjutnya, siap menerima siapapun Capres dan Cawapres yang menggungguli pertarungan Pilpres 2014 dan berharap pemimpin bangsa yang terpilih bisa mensejahterakan rakyat nantinya.

"Kami berharap hajat demokrasi yang sudah kita lewati bersama, semata-mata tidak hanya menghasilkan pimpinan negeri ini, tapi agar demokrasi yang sudah berjalan selama ini menjadi cara yang mengakomodasi rakyat agar rakyat sejahtera dan makmur, dan siapapun yang terpilih nantinya, Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK, kami hanya meminta satu hasil tujuan martabat untuk rakyat indonesia. Rakyat bangsa ini tengah merindukan martabatnya, merindukan kedamaian sejati," tegasnya Erlangga.

Senada akan hal itu, pada kesempatan yang sama, Ananda Mustadjab Latip selaku inisiator relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan kondisi psikologis relawan dari kedua kubu menjadi tegang, padahal menurutnya pesta demokrasi dalam rangka mendapatkan pemimpin baru Indonesia harus dirayakan dengan kegembiraan.

"Selama kampanye terjadi kondisi psikologis dari relawan rasanya kok tegang banget, padahal pesta demokrasi harusnya senang-senang saja dan sebagai pendukung Jokowi-JK, saya berharap Jokowi-JK jadi Presiden. Saya berharap teman-teman Prabowo-Hatta bisa legowo, sebaliknya kalau Prabowo-Hatta jadi Presiden, maka rakyat harus menerima. Apapun keputusan KPU harus diterima," sambutnya.

Karena pada intinya, Ananda juga mengakui bahwa untuk menggumpulkan relawan yang garis keras untuk turut dalam deklarasi damai ini sangatlah susah. Harapnya, dengan diadakannya acara pernyataan sikap damai dari masing-masing kedua kubu nantinya bisa menjamin kondisi yang damai, teratur kondusif dan aman saat penetapan pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli nanti.

"Apapun kata orang terhadap apa yang kita lakukan hari ini, ada nada-nada sumbang, biarkan saja," tegasnya.

Pantauan Pewarta, Deklarasi damai ini juga berlangsung dengan hikmah dan kondusif, serta menyepakati 5 poin antara lain; menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.

Kendati demikian, selain itu juga mengajak seluruh elit dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau saling menghindari hal provokator yang dapat memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air ini. Serta bersama-sama mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur, dan berkepastian hukum. Mereka juga meminta TNI dan POLRI untuk tetap bersikap netral dan dapat mengambil tindakan yang tegas jika nantinya terdapat aksi anrkis.(bhc/bar).