Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Umroh
Keberangkatan Umrah Meningkat, Bukhori Dorong Pemerintah Tunjukan Keberpihakan
2022-04-10 12:57:22
 

Ilustrasi. Tampak suasana saat umat Islam melaksanakan Umrah di Kabah, Mekkah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyambut positif peningkatan pemberangkatan jemaah umrah selama Ramadan. Direktur Bina Umrah dan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia menyebut lebih dari 80 persen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kembali aktif memberangkatkan jemaah umrah pada bulan puasa tahun ini.

"Ini adalah sinyal positif bagi kebangkitan PPIU di Indonesia yang selama dua tahun belakangan sempat terpuruk akibat kebijakan pembatasan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan pelonggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini memberi napas bagi keberlanjutan bisnis penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia sekaligus menyampaikan pesan optimisme bagi penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Bukhori dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (9/4).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini mengingatkan, di balik peluang kebangkitan umrah bagi penyelenggara perjalanan umrah, juga tersimpan tantangan yang harus dihadapi dengan cermat. Bukhori menyarankan penyelenggara perjalanan umrah memahami dengan teliti peraturan anyar Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji dan umrah dan mengembangkan model bisnisnya agar dapat berkelanjutan dan beroperasi maksimal.

"Jika penyelenggara perjalanan umrah melakukan model operasionalnya masih konvensional, dikhawatirkan akan tertinggal. Maka yang perlu dilakukan adalah penyelenggara perjalanan umrah harus meningkatkan sarana informasi dan teknologi (IT) serta kecermatan dalam menangkap peluang dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Tidak cukup hanya menunggu kemudian melaksanakan, perlu ada kreativitas dan inovasi," saran legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini.

Bukhori menambahkan, tantangan lain yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara perjalanan umrah adalah modal dan jaringan. Ia khawatir penyelenggara perjalanan yang tidak memiliki modal besar dan jaringan yang kuat akan tergilas dan tertinggal dari mereka yang lebih unggul, baik dari sisi permodalan, teknologi, serta koneksi bisnis di luar negeri. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah untuk proaktif menjaga keberlanjutan usaha penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia melalui kebijakan yang memihak dan melindungi. Bukhori meminta pemerintah menjaga potensi ekonomi umat Islam Indonesia ini dikelola sepenuhnya oleh umat Islam supaya tidak diambil alih pihak asing dan non-muslim.

"Jika dilihat ke depannya, Pemerintah Arab Saudi akan menetapkan umrah dengan sistem paket. Jadi, jika ingin melakukan perjalanan umrah, tidak semata-mata hanya untuk perjalanannya tetapi juga mesti disediakan akomodasinya seperti fasilitas hotel. Jika seperti ini, dikhawatirkan umat Islam yang mengelola travel umrah hanya jadi makelar saja. Jangan sampai potensi ekonomi umat ini direbut oleh pihak di luar umat Islam, misalnya oleh perusahaan-perusahaan atau fintech asing. Padahal yang namanya umrah adalah ibadah umat Islam dan sudah sepatutnya dana yang dikeluarkan untuk ibadah, manfaatnya juga dirasakan oleh umat Islam. Jadi dari umat untuk umat," tuturnya.

Menurut Bukhori, pemerintah harus menunjukan keberpihakannya dalam hal ini. Penyelenggara perjalanan umrah perlu diberikan akses untuk mengetahui jaringan-jaringan di Arab Saudi. Bahkan, jika perlu diberikan bantuan terkait akses permodalan supaya peluang jemaah umrah bagi penyelenggara perjalanan umrah ini tidak hanya membuat mereka menjadi makelar yang mencari uang semata.

"Maka, sebelum bantuan dari pemerintah itu tiba, penyelenggara perjalanan umrah sebaiknya sudah mulai berinisiatif membangun jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan serta menumbuhkan inovasi supaya tidak tertinggal zaman," pungkasnya.(sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Umroh
 
  Keberangkatan Umrah Meningkat, Bukhori Dorong Pemerintah Tunjukan Keberpihakan
  Bukhori Optimis Indonesia Dapatkan Izin Umrah dan Haji
  Umrah Dibuka Lagi, Pemerintah Diminta Jamin Prokes Calon Jemaah
  Jamaah Indonesia Belum Dapat Izin Umrah, Wakil Ketua MPR: Lakukan Extra Lobi dan Yakinkan Pihak Saudi
  Jamaah Indonesia Dilarang Masuk Arab Saudi, Umroh 2021 Kembali Ditunda
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2