JAKARTA, Berita HUKUM - Kaukus Muda Indonesia (KMI) berkerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) menggelar diskusi akhir tahun bertema 'Refleksi Bidang Ekonomi 2016' yang digelar di hall Dewan Pers, Jakarta Pusat pada, Kamis (15/12).

Sebelum acara diskusi dimulai Edi Humaidi, Ketum KMI menyampaikan rasa apresiasi pada kalangan pemuda pemudi, perwakilan OKP, aktivis serta Ormas yang menghadiri. diskusi kali ini.

Edi merespon dengan merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk 'Kinerja pemerintah dua (2) tahun Pilpres' sewaktu pelaksanaan kisaran bulan Juni 2016 cakupan responden 1.027 orang, dikatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK bidang ekonomi meningkat, 37% responden nyatakan kondisi ekonomi lebih baik dari 2015 dan kondisi sekarang kebalikannya hanya 23%.

"Nyatanya, tingkat jumlah pengangguran terjadinya PHK dimana-mana, serasa kurang diperhatikan. Selaku civil society membayangkan dan menanyakan serta berharap Pemerintah ke depan perhatikan kondisi secara objektif masalah ini," ungkapnya.

Sementara, Sekjen KMI, Rouf Qusyairi menilai dari survei diatas yang memotret tingkat kepuasan publik dalam bidang ekonomi tingkat kepuasan tahun 2015 dengan 2016, yang dikeluarkan bulan Juni dan, "harapan diskusi ini bukan motret, namun bahas kondisi real terkini," paparnya, selaku moderator diskusi.

Rouf Qusyairi mengatakan, dalam meninjau kondisi ekonomi, "seyogyanya ada 5 (lima) poin indikator patut diperhatikan, baik dari tingkat Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri, Inflasi, Pengangguran, Ketimpangan (Pemerataan), dan Kemiskinan," ujar Rouf yang juga sebagai tenaga ahli DPR RI itu menjelaskan.

Lalu, Sri Endang Novitasari selaku perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mewakili Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan, "Sejauh yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia telah meningkat, bahkan posisi Indonesia pertumbuhan ekonomi kisaran 5,1%, walaupun di bawah India dan China," katanya.

Kedepan yang utama adalah cara Indonesia menghadapi dalam kondisi Global, mengingat pada tahun 2015, hampir sekitar 31% situasinya arus investasi masuk ke negara Asean. Investasi global (asing) berasal dari Eropa, Amerika Latin, Eropa Utara yang pada 2015 bulan Juli, Indonesia memasuki 2,5%, itu pula posisi ketiga (3), setelah India dan China.

Bahkan, sambung Endang menerangkan, begitupun dengan Investasi yang masuk di kawasan Asean. Dimana Asean menjadi lokasi favorit di dunia. Bahkan China, Korea Selatan, Jepang turut investasi di negara Asean bakalan diikuti oleh negara tetangga lainnya, seperti; Vietnam, Malaysia, Myanmar dan negara lain.

Ditambah juga, "berdasarkan survey Lembaga Internasional di bulan Januari 2016, Indonesia masuk ke dalam top Three investasi Dunia. Terdapat indikator dimana Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang menarik," terangnya.

Realisasi Investasi 2015-2019, harapannya pertumbuhan Investasi 15-19% pertahun alami kenaikan, kecuali industri padat karya.

Dari sisi perijinan, perwakilan dari Kemenkumham, Dirjen Pajak, BKPM telah lakukan beberapa terobosan baru. Endang menjelaskan, selain itu dalam memperbaiki perijinan baik fasilitas import barang modal 'custom clearance', rekomendasi dari BKPM hampir memakan waktu singkat, hanya dengan 30 menit saja. Jalur hijau percepat realisasi investasi, perluasan investasi di Indonesia, bahkan mencatat daftar negatif investasi (berisikan daftar usaha baik yang boleh dan tidak dilakukan PMA).

Seperti contoh misalnya, terkait dengan budidaya ganja, tentunya tidak akan peroleh izin. Lalu UMKM, pengusaha besar tidak diperbolehkan dalam bidang UKM itu, kemudian juga dalam bidang usaha yang terbuka, dimana, misal 85% industri kimia investasi asing, sedang perkebunan 90%, dan perfilman tadinya dibatasi, sekarang investasi sebesar 100%.

Pendaftaran PT sudah secara online, perbaikan dalam properti, pembayaran listrik, pajak, layanan gugatan sederhana peradilan, baik dengan kaitan pemutusan hak terbuka, namun dengan syarat bermitra, dimana peroleh produk barang berasal dari UKM di Indonesia.

Sementara, selaku Ketua Kebijakan Publik APINDO, Danang Giri Wardhana menyampaikan kondisi saat ini pelaku ekonomi selain hanya objek kebijakan pemerintah, saat ini ibaratnya seperti korban kelicikan kebijakan, bahkan ada baiknya koreksi dan menyikapi guna langkah kedepan. "Yang jadi pertanyaan. Benarkah kita target investasi di dunia? menurut saya belum tentu benar," cetusnya.

Soalnya saat tahun 2014, memang agak lebih tinggi, namun yang benar-benar investasi, baru setengahnya berinvestasi. Danang menjelaskan bila minat investasi tinggi ditinjau 3 aspek yaitu dari Sumber Daya Alam (SDA), Konsumen, lalu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tingkat pendidikan 70% masih SMP kebawah untuk SDM. Belum memadai meski upah kerja di Indonesia tidak rendah, tingkat pendidikan rendah, namun upah kerja tinggi," paparnya.

Selain itu diluar ketiga hal diatas, Danang Wardhana menambahkan patut diperhatikan terkait 'Cleanes dan Government'. "Mengapa Govenment lemah? Dalam menyambut investasi asing namun tak sesuai harapan," ungkapnya.

"Lihat saja proses mereformasi Investasi dan lalu lintas perijinannya. Masih berupa instruksi dan turun melalui Permendag, Menteri ESDM, Menaker lalu jadi rumusan," jelasnya.

"Sejujurnya selaku pelaku ekonomi, saya merasa bangga proses reformasi di BKPM," ungkap Danang

Namun yang jadi pertanyaan, sebelum di BKPM itu bagaimana? Proses Kebijakan itu mesti dari Pusat ke Bawah, tidak bisa mengeluarkan Izin Prinsip bila tidak ada persetujuan," jelasnya.

Rekomendasi menurut pandangan Ketua Kebijakan Publik APINDO itu tergantung kondisi yang stabil. "Indonesia ini dikenal oleh negara lain merupakan Unpredictable Country, Instabilation Regulation atau negara yang tidak stabil dalam me-Regulasi," ungkapnya.(bh/mnd)