JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait dalam kasus PT Indosat dan Indosat IM2, dimana telah umum diketahui bahwa kasus menyangkut frekuensi ini telah merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun.

"Dugaan tindak pidana korupsi IM2, dari pukul 10:00 WIB diperiksa, Azlan, Sekretaris Korporat, untuk didengar keterangannya mewakili korporasi PT. IM2 sebagai Tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan, Senin (7/10) di Gedung Puspenkum Kejagung.

Selain didengar keterangannya, pemeriksaan Azlan, terkait penyidikan penggunaan jaringan frekuensi. "Pada pokoknya seputar masalah kerjasama PT.IM2 dengan PT.Indosat,Tbk, terkait penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz/3G generasi ketiga milik PT.Indosat, Tbk," terang Untung.

Sejauh ini, kasus korporasi dengan nilai yang tidak sedikit ini sudah mencomot 5 tersangka. Mereka yaitu Direktur Utama PT Indosat periode 2007-2009 Johnny Swandi Sjam, Direktur Utama PT Indosat periode 2009-2012 Harry Sasongko Tirtotjondro, dan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) periode 2006-2012, Indar Atmanto. Sedangka 2 tersangka lainnya adalah korporasi yakni PT Indosat dan PT IM2.

Bermulanya kasus ini sejak tahun 2007, ketika Indosat mendapat jatah jaringan frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL. Kemudian Indosat memasarkan frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya, IM2.

IM2 yang tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada frekuensi inilah yang menjadi kasus. Kejagung telah menemukan bukti kuat, dimana IM2 dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut.

Telah dijelaskan Untung berulang kali, bahwa IM2 tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat. Dengan demikian IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah.

Namun penyidik Kejagung yang diketuai Fadil Zumhana masih belum bisa menghadirkan Menkominfo Tifatul Sembiring, yang sudah diinformasikan jauh hari sebelumnya akan dipanggil terkait kasus yang merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah ini.(bhc/mdb)