Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pulau Natuna
Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan!
2021-09-17 22:06:26
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.

Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka," kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (16/9).

Lebih lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Untuk itu, Puan meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Sebab, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal. Menurut Puan, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah, buntut konflik Laut China Selatan.

Selain persoalan kedaulatan, Puan menambahkan perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam dan potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. "Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut," sebut mantan Menko PMK itu.

Terakhir, Puan juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna. "Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.(bia/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pulau Natuna
 
  Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI
  Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?
  PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM
  Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas
  Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan!
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2