SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) sebulan terakhir secara intensif telah melakukan pemeriksaan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas III A di Bayur Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara yang terindikasi korupsi. Walaupun Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan penyelidikan beberapa orang termasuk Kepala Lapas Samarinda, namun pihaknyak masih bungkam terkait penyelidikan tersebut.

Kepala Kejari Samarinda, Arip, SH yang hendak dikonfirmasi beritahukum.com di kantornya Senin (15/4), ketika ajudannya menyampaikan Kajari Arif tidak mau di temui dengan alasan sakit, "maaf pa Kajari tidak bisa di temui katanya sakit", ujar sang ajudan.

Hal yang sama dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Samarinda, Sutrisno Margi Utomo, ketika di temui pewarta di ruang kerjanya Senin siang (15/4) mengakui pihaknya masih dalam pemeriksaan dan belum mau membuka kasus ini, karena proses penyelidikan baru saja dimulai. Artinya, tim masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui kasus tersebut., "sudah ada beberapa orang yang kita minta keterangan termasuk Kepala Lapas", jelas Sutrisno.

"Saya belum bisa membuka kasus ini, karena Kejaksaan sementara mendalami pembangunan Lapas yang terindikasi dugaan korupsi, namun kalau dirasa Kejaksaan tidak sanggup dan di ambil KPK atau Polda ya silahkan," ujar Sutrisno.

Sumber yang diperoleh media ini, sebulan terakhir hingga kini Kejaksaan sudah meminta keterangan beberapa pihak di antaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Kepala Lapas Narkotika Samarinda Ismail. Serta tim Kejaksaan juga sudah melakukan pemeriksaan bangunan Lapas Klas III A Samarinda yang ada di Jalan Padat Karya, Bayur dengan tim empat orang. Tim juga menemukan beberapa bagian gedung yang rusak yang diduga karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sebenarnya.

Sumber yang dapat di percaya yang minta namanya tidak disebutkan bahwa, beberapa waktu yang lalu tim kejaksanaan telah melakukan pemeriksaan proyek pembangunan Lapas Narkoba Samarinda dengan lahan seluas 70.000 meter persegi yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Kaltim dan APBD Samarinda, serta APBN Kemenkumham sebesar Rp 53,2 miliar," ujar sumber.

"Pembangunan yang terindikasi korupsi, beberapa orang sudah di periksa anataranya Ka Lapas Narkoba, Ismail, SH dan Kontraktor serta KPA, dan ada indikasi kasus ini akan di diamkan oleh Kajari Arif," jelas Sumber.

Sementara Kepala Lapas Narkoba Samarinda Ismail, SH yang baru kembali menunaikan ibadah Umroh yang dikonfirmasi Kamis (11/4) lalu mengatakan, "tidak mempunyai kewenangan seperti itu, karena hanya sebatas menerima berkas, namun mengaku dirinya pernah di panggil kejaksaan namun bukan untuk pemeriksaan, namun sebatas dukungan keterangan," ujar Ismail.

"Saya belum diperiksa atau diminta keterangan oleh kejaksaan, kalau saya di periksa harus ada suarat resmi, dan kami sudah berikan semua surat-surat dokumen, ya kita kasih tapi kalau ada penyelewengan saya tidak tau," tegas Ismail.(bhc/gaj).