JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan salah satu jenis kampanye itu menggunakan media massa cetak dan media massa elektronik yang boleh dilakukan pada 21 hari sebelum masa tenang.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum yang dilakukan melalui media penyiaran.

“Fenomena yang kita dapati adanya pihak yang menempatkan media penyiaran dari partai politik (parpol) tertentu, sehingga disoroti oleh peserta pemilu yang lain, karena hal tersebut dianggap telah menggunakan hak publik untuk kepentingan parpol tertentu saja,” ujar Husni.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, yang disaksikan pula jajaran Komisioner KPU dan Komisioner KPI Pusat , Kamis (31/01), di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU. Dalam acara tersebut hadir juga Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdat, perwakilan Kemenkominfo, dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU.

MoU dengan Nomor 06/KB/KPU/Tahun 2013 dan 02/NK/KPI/I/2013 ini mempunyai ruang lingkup kerjasama dan koordinasi perumusan peraturan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu, serta pemberian sanksinya. Kemudian kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media.

Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto menyampaikan bahwa banyak hal mengenai penyiaran kampanye yang perlu diawasi untuk menuju pemilu yang jujur. Kemudian pentingnya pemenuhan kuota atau posting untuk pendidikan ke masyarakat dengan program-program sosialisasi pemilu sesuai domain KPU, karena berdasarkan amanah UU hal tersebut diperbolehkan.

“KPI juga akan berkoordinasi dengan asosiasi lembaga penyiaran swasta, karena kami sama-sama mempunyai komitmen untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014,” ujar Riyanto.(kpu/bhc/opn)