Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
KPU: Partisipasi Pemilu Tergantung Kinerja Pemerintah
Wednesday 29 May 2013 20:41:44
 

Sigit Pamungkas, saat di wawancarai dengan wartawan, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, tingkat partisipasi publik sangat bergantung pada kinerja Pemerintahan.

"Jika kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi (pemerintah) maka tingkat partisipasi terhadap Pemilu akan tinggi," ujar anggota Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Sigit Pamungkas saat diskusi Pemilu yang bertema "Trend Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Bagaimana di Pemilu 2014?" yang digelar di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5).

Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan, jika yang terjadi sebaliknya. Maka tingkat partisipasi publik rendah. "Seperti yang terjadi pada Pemilu 1999, dimana, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi sangatlah besar," tambahnya.

Dan jika dibandingkan, dengan negara demokrasi yang sudah maju. Seperti Amerika hal itu sangatlah berbanding terbalik.

"Kalo pemerintah Amerika dirasakan tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi warganya. Maka, tingkat partisipasi publik besar kerena ingin mengulirkan pemerintahan yang lama," ungkapnya.

Sedangkan, jika pemerintah dapat dipercaya. Dan berjalan baik. "Maka, jumlah partisipasi akan cenderung menurun," jelas Sigit.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > KPU
 
  Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
  Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
  Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
  Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
  MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2