Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
KPK Luncurkan Media Pembelajaran Online Antikorupsi
2016-06-13 02:16:09
 

Ilustrasi. Beranda situs aclc.kpk.go.id.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan media pembelajaran antikorupsi berbasis online, yakni Portal Anti Corruption Learning Center (ACLC) pada Jumat (10/6) di Gedung KPK Jakarta, yang dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dan Walikota Bandung Ridwan kamil. Upaya ini menggenapi inovasi medium pembelajaran lain yang sudah diproduksi KPK sebelumnya.

Pada laman aclc.kpk.go.id, masyarakat bisa mengakses sejumlah modul pembelajaran elektronik. Di antaranya modul "Konflik Kepentingan", dimana pengakses bisa belajar mengidentifikasi suatu kegiatan, apakah berpotensi terjadi benturan kepentingan atau tidak melalui beragam contoh kasus yang ditampilkan.
Ada pula pembelajaran tentang seluk-beluk gratifikasi yang terdiri dari 11 modul, yang membahas antara lain seputar bentuk gratifikasi, batasan gratifikasi hingga berbagai aturan tentang gratifikasi. Modul-modul tersebut disajikan dalam bentuk contoh kasus, ilustrasi dan permainan, agar mudah dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Yang menarik, masyarakat juga bisa "Mengenal KPK Lebih Dekat" yang berisi sejumlah informasi mengenai visi-misi KPK, roadmap, hingga berbagai kegiatan dan program KPK dalam pemberantasan korupsi. Pengakses juga bisa mengikuti kuis untuk mengukur pemahaman tentang KPK yang telah dipelajari sebelumnya melalui fitur informasi dalam bentuk videografis.

Dengan beragam modul pembelajaran dan pelatihan, yang tak kalah penting, masyarakat juga bisa mengambil peran dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Ada modul "Siap Beraksi" yang menjelaskan fakta yang ada di negeri ini, kemudian memberitahu peran apa yang bisa dijalankan setiap elemen masyarakat.

Setelah memahami segala bentuk korupsi, ada modul "Pengaduan Masyarakat" yang berisi seputar mekanisme pengaduan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Dari modul ini, diharapkan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi dengan data yang lengkap dan berkualitas.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, modul pembelajaran antikorupsi akan terus diperkaya dengan materi yang beragam. Syarief juga mengharapkan materi ini bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat saja, melainkan juga mendongkrak kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap upaya pemberantasan korupsi.

"Kita sadari betul bahwa korupsi adalah musuh bersama, kejahatan kemanusiaan yang dampaknya juga luar biasa. Tentu saja, masyarakat harus membantu KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan terasa manfaatnya bagi masyarakat," katanya.(kpk/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret?
  KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli Prabowo-Gibran di MK,Ali: Sudah Gelar Perkara
  Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK
  Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL
  Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri
 
ads1

  Berita Utama
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2