JAKARTA, Berita HUKUM - Wilayah laut Indonesia menjadi alur lalu lintas penting bagi pelayaran nasional maupun internasional. Indonesia menjadi ‘jembatan’ antara dua benua dan dua samudera untuk aktifitas perdagangan dunia. Sayangnya, perlakuan atas konfigurasi unik laut Indonesia justru lemah. Akibatnya, pendapatan negara dari kontribusi sektor kelautan sangat kecil.

PDB pada tahun 2008 di subsektor perikanan hanya sebesar 2,75 persen atau Rp136,43 triliun.

Padahal, menurut data Ditjen Pajak, jika dilihat dari kontribusi terhadap pajak nasional dalam lima tahun terakhir, pajak sektor perikanan tidak lebih dari 0,02 persen. Angka itu, masih jauh dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki wilayah laut lebih sempit. Misalnya Jepang 48,4 persen bagi PDB nasional, Korsel 37 persen, dan Vietnam 5 persen.

Dalam konteks itulah KPK memprakarsai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan pada pertengahan Februari lalu di Jakarta. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain, gerakan ini merupakan upaya bersama untuk menyelamatkan sumber daya alam sektor kelautan agar bermanfaat bagi seluruh rakyat. Sebab kata Zulkarnain, hasil kajian KPK menunjukkan terdapat sejumlah persoalan pada sektor strategis ini.

Ia menjelaskan, upaya ini merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini, yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.

“Upaya perbaikan sektor kelautan merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumber daya alam yang ada di darat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi langkah tersebut. Ia menegaskan, peran KPK dinilai penting dalam pengelolaan dan pengawasan beragam hal di dalam sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. “Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam sektor kelautan,” katanya.

Selain KKP, gerakan ini juga melibatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait, serta 34 gubernur. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyambut baik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan.

“Kita akan dukung dan siap bekerja sama dengan KPK dan instansi terkait lainnya dalam rangka menyelamatkan SDA kita,” katanya.

Senada, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta turut mendukung. “Salah satu untuk menyelamatkan sumber daya laut yang bisa kami lakukan adalah tertib administrasi, khususnya dalam pemberian izin terhadap kapal-kapal penangkap ikan,” katanya.

*Selengkapnya anda dapat simak di rubrik Utama Majalah Integrito Edisi 1 / Januari - Februari 2015

Sedangkan, Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia tidak diragukan lagi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dihubungkan oleh selat dan laut. Sayangnya, kekayaan alam tersebut belum dikelola secara optimal, hasil perikanan belum secara penuh menguntungkan negara, atau mensejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait kelautan Indonesia untuk menyelamatkan potensi sumber daya ini. Hasil kajian KPK Menunjukkan adanya sejumlah permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.(kpk/bh/sya)

Saksikan Video, 'Selamatkan Bahari untuk Negeri' Klik.(kpk/bh/sya)