JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menegaskan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan melawan tekanan yang dilakukan DPRD.

Hal itu disampaikan Adnan saat sosialisasi kajian tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD, di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut, di Manado, Sulawesi Utara pada Selasa (12/8) kepada para kepala daerah se-Sulawesi Utara.

“Kalau Pemda takut maka yang jadi bukan APBD pro rakyat tapi APBD kepentingan,” tegas Pandu.

Karena itu dia menambahkan, tekanan DPR tidak hanya berlaku di daerah saja tetapi hal itu juga terjadi di pusat. Namun demikian perlawanan pemda harus memiliki alasan-alasan yang tepat sehingga anggota DRPD bisa memahaminya.

“Penyusunan APBD harus transparan serta melibatkan kepentingan masyarakat. Jika ini mampu dilakukan, maka pasti DPRD akan mengerti, bahwa APBD yang disusun itu demi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini, merupakan kali keempat yang diselenggarakan KPK tahun ini. Sebelumnya, KPK telah menggelar kegiatan serupa di Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adnan melanjutkan, masyarakat pun bisa mengawasi penggunaan APBD. "Para civil society organization (CSO) lain, harus bisa mengawal pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi balance," kata Adnan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawanan Dadang Kurnia yang menyampaikan materi "Peran APIP dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Publik" serta pakar ekonomi dari CORE Dr Hendri Saparini menyampaikan materi "APBD Pro Kepentingan Publik" yang dipandu oleh Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan selaku moderator. Selain itu, ada pula Ketua DPRD Sulut Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh, Kepala BPKP Sulut, para Bupati dan Walikota, para Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.(kpk/bhc/sya)