Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jakarta
Jokowi Siap Pecat Lagi Pejabat Nakal
Saturday 09 Feb 2013 12:11:01
 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo .(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - "Copot! Pecat saja. Itu kriminal yang luar biasa. Kenapa aparatur kita bisa terlibat seperti itu? Jadi, ya harus dipecat," kata Jokowi berang terkait makin maraknya kasus pemalsuan akta, baik akta kelahiran bayi yang tengah gencar saat ini, paspor, maupun hak waris. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat. Namun, dia belum dapat memastikan ada atau tidaknya keterlibatan Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam kasus ini, Sabtu (9/2).

Jokowi berpendapat bahwa jual beli bayi adalah kejahatan sangat serius. Oleh karenanya, oknum yang terlibat dalam pemalsuan akta harus ditindak setegas mungkin. Pemalsuan akta memang sedang hangat diperbincangkan setelah terungkapnya kasus jual beli bayi yang mengakibatkan tertangkapnya satu penjual bayi di kawasan Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Persoalan serius yang menyangkut persoalan administrasi tertulis bagi setiap warga negara ini diduga melibatkan beberapa oknum Suku Dinas Dukcapil yang terlibat dalam pembuatan akta palsu yang mencantumkan identitas pembeli bayi sebagai orangtua. Celah pemalsuan ini menggunakan kesempatan tenggat 60 hari pembuatan akta, terhitung sejak kelahiran bayi.

Jokowi minta maaf bila tidak seluruh persoalan di DKI Jakarta bisa seketika ditanganinya, termasuk penyimpangan oleh jajaran pegawainya. "Ya kita harus mengertilah, di DKI (Jakarta) ada 68.000 pegawai negeri sipil. Ya saya ga bisa meng-handle semuanya. Pasti masih ada-lah satu atau dua oknum yang nakal," pungkasnya.(kmp/bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
  Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
  Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
  Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
  KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang

Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2