JAKARTA, Berita HUKUM - Menyedihkan bila melihat membaca realitas politik di lapangan. Seolah dari 240 juta penduduk Indonesia tidak ada lagi pemimpin nasional berpengalaman yang visioner, cerdas, berani, dan bertanggung jawab. Celakanya, warga negara mayoritas adalah kaum muslimin yang justru seharusnya kaya dengan visi besar dan universal.

Sikap Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) yang belum juga mengumumkan visi dan misinya sebagai capres, menimbulkan kesan bahwa Gubernur DKI Jakarta yang baru dijabat 18 bulan. serta sebelumnya jabatan Walikota Solo yang ditinggalkannya itu terlalu bergantung pada partai.

Hal tersebut diutarakan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing. Menurutnya, slogan PDIP yakni Indonesia Hebat belum mencapai tataran operasional. Ini menunjukkan kelemahan tim PDIP dan Megawati dalam menyusun program.

"Jokowi harusnya menjadi penentu rumusan pembangunan ke depan. Jangan PDIP yang merumuskan dan menyusunnya. Karena kalau nanti Jokowi jadi presiden, kan bukan untuk PDIP, tapi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Emrus, Jakarta, Jumat (25/4) malam lalu.

"Jokowi harusnya sampaikan program dan visi misi ke depan. Jangan sampai disetir (boneka--red) partai dan Megawati. PDIP atau partai hanya bisa membantu, bukan ikut-ikutan bikin rumusan," lanjutnya.

Emrus menambahkan, saat ini pun sebenarnya sudah terlambat bagi Jokowi untuk menyampaikan visi dan misi capres. Ia menyayangkan kenapa saat pengumuman Jokowi sebagai capres PDIP, sama sekali tidak merilis visi misi dan konsep ke depannya.

"Sekarang sudah terlambat. Seharusnya merilis visi misi sewaktu pengumuman pengusungan Jokowi dan pemilu legislatif kemarin. Kalau sekarang, yah sudah terlambat," tuturnya.
Begitupun pandangan Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai, Gubernur DKI Jakarta itu hanya berambisi besar tanpa memiliki visi yang jelas untuk membangun bangsa ke depan.

"Jokowi hanya bilang visi saya revolusi mental, apa maksudnya tidak ada yang tahu, katanya nanti akan dijelaskan. Jokowi miskin visi hanya besar ambisi," kata Zaki, kepada Iinilah.com, di Jakarta, Jumat (25/4) malam lalu.

Menurutnya, dari beberapa capres yang muncul hanya mengedepankan pencitraan dan ambisi yang besar. Sebab, capres yang sudah muncul belum menyampaikan visi misi yang dapat dipahami publik.

"Ada 'down grade' (penurunan derajat) dalam kualitas elite pada pilpres kali ini. Sudah didesakpun visi dan misi juga belum muncul secara jelas. Hanya adu jargon dan pencitraan. Jadi yang berharap banyak para capres ini akan mengusung visi misi yang hebat, siap-siap saja kecewa," tegas Zaki.

Dimaklumi, dalam wawancara The Jakarta Post dalam bahasa Inggris, Jokowi saat ditanya tentang visi misinya malah bilang,"I don't think about that.." Nah lho..!

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan sikap Jokowi dan petinggi PDIP lainnya yang melakukan pertemuan tertutup dengan Duta besar negara lain. Namun Hendri mengingatkan ada dampak negatif dari pertemuan tersebut.

"Negatifnya, belum terpilih (jadi Presiden) sudah bertemu negara lain. Komunikasi politik PDIP itu enggak jelas. Belum saatnya itu. Jokowi jadi kacau balau. Komunikasi apa maksudnya? Sisi lain nasionalis, antiasing, tapi malah membuka komunikasi dengan asing. Pesan kuncinya jelas," papar Hendri di Kedai Tjikini, Rabu (16/4) lalu.

Hendri juga menyoroti alotnya proses koalisi partai lain dengan PDIP. Menurutnya partai lain mempunyai trauma historis berkoalisi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Untuk bisa berkoalisi dengan PDIP, kata Hendri, maka kuncinya adalah melobi sekuat mungkin Megawati.

"Empat partai besar punya trauma historis. PDIP bilang mau koalisi ramping, dengan NasDem saja sudah cukup. Ya partai lain juga cuekin, mereka buat (koalisi) baru. Jadi semua sudah kembali ke titik nol," imbuhnya.(Abu Fatih/Inilah/Voa Islam/tribunnews/bhc/sya)