JAKARTA, Berita HUKUM - Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. secara resmi menyerahkan Tongkat Komando Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada penggantinya Jenderal TNI Moeldoko, dalam sebuah Upacara Militer Serah Terima Jabatan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/9) kemarin.

Upacara diikuti sekitar 1.757 personel dari ketiga matra yang terdiri dari Kelompok Panji-panji TNI, pasukan ketiga Angkatan, Pasukan Gabungan dari Taruna TNI dan UNIFIL, Wanita TNI, satuan musik gabungan TNI, serta PNS gabungan TNI. Upacara sertijab ditandai dengan penyerahan Tongkat Komando. Jenderal TNI Moeldoko ditetapkan sebagai Panglima TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50/TNI/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

Dalam amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan bahwa menghadapi tantangan TNI ke depan, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan tahun 2013, yaitu: pertama, pentingnya kemampuan mengelola ekonomi ditengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, yang menjadi tantangan ekonomi nasional, untuk disikapi dengan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat. Dalam kaitan tersebut, TNI akan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan, guna dapat memberi rasa aman untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, kepada para investor jangan ragu datang ke Indonesia.

Kedua, pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi di tengah kemajemukan bangsa. Negara menjamin sepenuhnya keberadaan kemajemukan tersebut, dan seluruh warga negara memiliki harkat, kehormatan, hak serta kewajiban yang sama. Dalam kaitan ini, Panglima TNI menghimbau untuk mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketentraman masyarakat dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Ketiga, pentingnya mensukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. TNI dan semua elemen bangsa harus menjamin Pemilu 2014 dapat berlangsung secara lancar, tertib, bebas, adil dan damai, karena Pemilu adalah masa depan keberlanjutan pembangunan nasional.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menghimbau kepada semua elemen untuk tidak menarik TNI ke medan politik praktis, yang dapat menjadikan TNI tidak netral. Keempat, kewajiban kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah dengan tegas, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI. Pendirian TNI jelas, tegas dan tidak mengenal kompromi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam kerangka hubungan kerja sama internasional, persahabatan adalah sangat penting, namun kepentingan nasional di atas segalanya.

Di akhir amanatnya Panglima TNI menyatakan bahwa TNI harus membangun tentara yang profesional, militan dan rendah hati. Dengan profesional dan militan menjadikan TNI hebat, dengan rendah hati akan menghasilkan kemanunggalan yang kuat, sedangkan sinergitas dari ketiganya itu akan mewujudkan TNI yang tangguh.(rls/tni/bhc/sya)