Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Thailand
Jenderal Prayuth Terima Mandat dari Kerajaan Thailand
Monday 26 May 2014 17:54:21
 

Jendral Prayuth dan militer Thailand merebut kekuasaan pekan lalu. Prayuth: Saya di sini bukan untuk melawan. Aku di sini untuk memperbaiki. Tapi aku akan melakukan apa pun (dalam rangka untuk memperbaiki).(Foto: Istimewa)
 
BANGKOK, Berita HUKUM - Pemimpin kudeta militer Thailand menerima penunjukan resmi dari kerajaan untuk menjalankan pemerintahan dalam upacara di ibukota Bangkok setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pekan lalu. Penunjukan Panglima Angkatan Darat Prayuth Chan-ocha dilakukan di markas Angkatan Darat.

Raja Bhumibol Adulyadej, 86, tidak menghadiri upacara tersebut.

Dalam jumpa pers pasca upacara, Prayuth mengatakan kepada wartawan bahwa Thailand akan segera memiliki perdana menteri.

Namun ia tidak mengatakan siapa kandidatnya atau apakah ia sendiri yang akan menjadi perdana menteri.

"Hal itu sedang dalam proses. Tunggu dan lihat. Saya tidak tahu, harap bersabar," kata Prayuth.
Wartawan BBC Alice Budisatrijo di Bangkok mengatakan hari Senin (26/5) massa anti-kudeta merencanakan demo pada pukul 15:00 waktu setempat.

"Apa yang akan terjadi penting untuk dilihat, karena dengan adanya dukungan dari Raja untuk kepemimpinan Jendral Prayuth Chan-ocha pagi ini, massa yang protes melawan kudeta bisa dibilang melawan keputusan Raja," kata Alice.

"Pihak militer akan semakin dihadapi oleh pilihan yang sulit: membubarkan massa secara paksa yang resikonya jatuhnya korban, atau tetap menahan diri yang beresiko membuat massa semakin berani menentang," tambahnya.

Ia juga mengatakan belum mengetahui kapan pemilihan umum akan dilakukan.
Militer mengatakan mereka melakukan kudeta untuk mengembalikan stabilitas ke Thailand setelah kerusuhan selama berbulan-bulan.

Langkah itu diambil setelah kebuntuan politik selama enam bulan dan para demonstran berusaha menggulingkan pemerintahan PM Yingluck Shinawatra.

Namun belum diketahui kapan militer akan menyerahkan kekuasaan ke pemerintahan sipil.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Thailand
 
  Pemilu Thailand: Pemilih Muda Ingin Ada Perubahan Mendasar
  Demonstrasi Thailand: Mengapa Kaum Muda Memimpin Aksi Besar-besaran dan Bersedia Melawan Hukum?
  Mahasiswa Tuntut Perdana Menteri Thailand Turun dan Reformasi Monarki, 'Ganyang Feodalisme,Hidup Rakyat!'
  Mengapa Pemilu Thailand Diwarnai 'Keganjilan'? Media dan Peretas Pun Dituding
  Sempat Hidup Mewah, Mantan Biksu Thailand Divonis Penjara Lebih 100 Tahun
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2