JAKARTA, Berita HUKUM - Rezim Joko Widodo dipandang menjadi pemerintah yang benar-benar kejam karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemik Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang heran karena tak kunjung harga BBM diturunkan. Namun, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.

Menurut Ubedilah, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat.

"Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar AS per barel, menunjukan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).

Padahal kata Ubedilah, pemerintah sering kali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun.

"Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat," tegas Ubedilah.

"Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian, alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk bepergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali," jelasnya.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikannya iuran BPJS (Kesehatan). Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat. Semakin memberatkan rakyat bawah apalagi di tengah PHK yang terus terjadi. Di tengah pengangguran yang terus bertambah," katanya.

Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedilah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam. Apalagi berkedok citra pro rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemik Covid-19.

"Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona, bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro rakyat jelata," pungkas Ubedilah.(ja/RMOL/bh/sya)