JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan diberlakukannya aturan IMEI, tentunya membuat masyarakat bertanya, bagaimana dengan nomor IMEI dari ponsel yang dibeli dari luar negeri. Ini cara daftar nomor IMEI dari luar negeri.

Seperti diketahui, pemerintah tengah berupaya menekan peredaran ponsel BM di Indonesia dengan diberlakukannya aturan IMEI yang baru diberlakukan mulai 15 September 2020. Terhitung dari tanggal tersebut dan seterusnya, perangkat ilegal yang tidak terdaftar di database IMEI nasional di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tidak bisa mendapatkan sinyal dari operator seluler.

Tentunya, hal ini menjadi dilema bagi masyarakat yang ingin membeli smartphone terbaru dari luar negeri, karena belum dijual di pasar Indonesia dan tidak terdaftar di Kemenperin.

Informasi yang dihimpun detikINET, Kamis (17/9) terkait persoalan tersebut, pemerintah menyebutkan cara daftar nomor IMEI bagi masyarakat yang membeli produk Handphone, Komputer genggam, dan Tablet (HKT) yang dibeli secara online lewat barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandara dan pelabuhan, maka diwajibkan untuk mendeklarasikan barang tersebut.

Barang yang dibeli itu juga harus memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Sebagai informasi, ponsel yang harganya di atas USD 500 atau setara Rp 7,4 jutaan dengan kurs USD 1 = Rp 14.817, maka dikenakan pajak yang sudah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengurusi hal ini mengatakan, masyarakat hanya boleh membawa maksimal dua unit ponsel dari luar negeri. Perangkat itu juga diwajibkan mendaftarkan nomor IMEI-nya ke https://www.beacukai.go.id/register-imei.html Klik disini atau kalian bisa menggunakan alternatif lain, yakni mengunduh aplikasi Mobile Beacukai yang bisa di-download via Play Store.

Bila sudah membayar kewajiban pajaknya dan mendaftarkan nomor IMEI-nya, Bea Cukai menjanjikan aktivasi perangkat dengan SIM card Indonesia itu bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Aturan IMEI suntik mati ponsel BM ini digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berkolaborasi dengan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).

Kebijakan pemerintah itu telah disosialisasikan pemerintah sejak 18 Oktober 2019 selama enam bulan. Pada 18 April lalu, kebijakan tersebut resmi berjalan, namun belum optimal karena sistem untuk blokir IMEI perangkat ilegal belum beroperasi. Akhirnya, kebijakan tersebut resmi berlaku sejak 15 September 2020.(agt/fay/detiknet/bh/sya)