SURABAYA, Berita HUKUM - Total penduduk Indonesia sebanyak 238 juta orang, namun minimnya ketersediaan lapangan kerja, membuat jutaan penduduk Indonesia masih menganggur. Hal ini mendesak pemerintah untuk melakukan inovasi demi lahirnya para wirausahawan sukses. Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai wirausaha saat ini masih terbilang minim.

Jumlah penduduk yang berwirausaha itu baru mencapai 0,18% "Jadi, semua elemen pemerintah berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Tanah Air untuk merealisasikan target tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur.

Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia. “Wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap pengangguran,” kata Muhaimin.

Hal tersebut diungkapkan Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan persnya seusai membuka Gelar Wirausaha Produktif yang berlangsung selama 2 hari mulai 13-14 Oktober lalu di Supermall Pakuwon Surabaya. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari pada 13 hingga 14 Oktober di Supermall Pakuwon, Surabaya. Gelar Wirausaha Produktif itu diikuti 76 stan wirausaha yang terdiri dari antara lain alumni pemagangan Jepang, alumni pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD), kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta desa produktif.

Muhaimin mengatakanwirausaha telah teruji keandalannya di tengah krisis ekonomi pada 1998 lalu dan mampu bertahan tanpa tergantung kondisi moneter internasional. “Dengan semangat kewirausahaan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing, para pelaku wirausaha ini menjadi ujung tombak sektor UMKM dan koperasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru," kata Muhaimin.

Ditambahkan Menakertrans, penumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 mencatat angka tertinggi yakni sebesar 6,5%. Hal itu merupakan salah satu bukti keberhasilan kelompok UMKM dan Koperasi yang dilandasi jiwa wirausaha. Hampir 98% para pelaku bisnis di Indonesia, kata Muhaimin, tergolong dalam kelompok UMKM. Oleh karena itu, kekuatan untuk menumbuhkan kelompok usaha tersebut harus menjadi prioritas pembangunan nasional.Kemenakertrans berkomitmen menggelar pelatihan wirausaha di 33 provinsi seluruh Indonesia. Kita targetkan sesuai RPJM 2010-2014 bakal ada 40.000 wirausaha baru sukses yang merupakan program prioritas nasional," paparnya.

Untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, Kemenakertrans pun mengadakan pendekatan pengembangan manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan, serta bimbingan desain dan kemasan.

Dalam mengembangkan program wirausaha, selain menjalin sinergi antarkemen-terian dan lembaga, tambahnya, Kemenakertrans juga membuka kerja sama dengan Ciputra, Asian Productivity Organization (APO), ILO, Kadin, Apindo, PJI, Iwapi, dan Hipmi Muhaimin pun berharap kegiatan Gelar Wirausaha Produktif itu menjadi ajang mengenalkan wirausaha produktif dan kreatif yang merupakan hasil pelatihan, pengaderan, perintisan, pendampingan, pembinaan, dan pengembangan dari institusi-institusi yang terkait di bidang ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kemenakertrans telah menargetkan pengembangan program model 246 desa produktif di seluruh Indonesia pada 2012. Tujuannya ialah menciptakan kesempatan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja di kawasan perdesaan sehingga dapat mencegah terjadinya urbanisasi dari desa ke kota.

Program tersebut dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah di 33 provinsi sena melibatkan koordinasi dengan tujuh kementerian, perusahaan BUMN, dan perbankan. Program desa produktif juga diharapkan dapat menciptakan puluhan ribu wirausaha penggerak ekonomi desa sehingga laju urbanisasi ke kota bisa ditekan. Pengembangan desa produktif itu melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,Kementerian Kelautan dan Perikanan, sena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Pengembangan program desa produktif itu dilandasi pertimbangan bahwa 60% penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan sebagian besar bekerja di sektor informal.(mi/bhc/mdb)