Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
IPW: Jelang Pilkada Serentak, 2 Hal Potensi Konflik dan Ganggu Perlu Diantisipasi
2018-06-26 17:27:14
 

Ilustrasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW).(Foto: BH/bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi Kamtibmas di hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 diperkirakan relatif aman dan kondusif. Akan tetapi, menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa ada 2 hal yang patut diantisipasi jajaran kepolisian, yakni ancaman serangan teror balas dendam dari pengikut tokoh terorisme Aman Abdurahman dan ancaman konflik pasca hari pencoblosan.

"Pasalnya, sedari pemantauan IPW ada sejumlah daerah yang patut dicermati Polisi pasca pencoblosan, yakni Jabar, Sulsel, Maluku, Papua dan Sumut," ungkap Neta S Pane, Selasa (26/6).

Selain itu, menurutnya di sisi lain, pasca vonis mati terhadap tokoh teroris Aman Abdurahman di PN Jaksel, para pengikutnya selalu berusaha melakukan serangan teror sebagai aksi balas dendam, terutama di hari pencoblosan.

"Polri sudah membersihkan kantong kantong terorisme maupun sel tidur terorisme pasca kerusuhan Rutan Brimob, tetapi diharapkan kepolisian jangan lengah. Karena para teroris selalu berusaha mencari peluang menebar aksinya," tukasnya.

Dari hasil pantauan IPW, eskalasi enerji politik masyarakat terjadi di sejumlah wilayah, eskalasi tertinggi terlihat di Jabar, Sulsel, Maluku, Papua, dan Sumut."Hingga hal ini membuat situasi kamtibmas relatif panas menjelang pilkada ini Memang hingga saat ini konflik masih terjadi sebatas di medsos," ungkap Neta.

Baik itu "Perang" di medsos pun hanya sebatas "perang" udara dan belum menyentuh darat. Namun situasi itu tetap harus diantisipasi, terutama saat penghitungan suara dan pengumuman pemenang pilkada, karena dikhawatirkan muncul pihak pihak yang tidak merasa puas dan melakukan protes serta melakukan aksi anarkis di lapangan.

"Dalam mengantisipasi situasi ini jajaran kepolisian diharapkan menekankan sikap profesional, proporsional dan independen serta tegas," urainya.

"Sehingga potensi konflik bisa segera dicegah dan tidak melebar menjadi kekacauan yang mengganggu kedamaian pilkada," pungkasnya singkat.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2