Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
IPW: Jelang Pilkada Serentak, 2 Hal Potensi Konflik dan Ganggu Perlu Diantisipasi
2018-06-26 17:27:14
 

Ilustrasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW).(Foto: BH/bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi Kamtibmas di hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 diperkirakan relatif aman dan kondusif. Akan tetapi, menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa ada 2 hal yang patut diantisipasi jajaran kepolisian, yakni ancaman serangan teror balas dendam dari pengikut tokoh terorisme Aman Abdurahman dan ancaman konflik pasca hari pencoblosan.

"Pasalnya, sedari pemantauan IPW ada sejumlah daerah yang patut dicermati Polisi pasca pencoblosan, yakni Jabar, Sulsel, Maluku, Papua dan Sumut," ungkap Neta S Pane, Selasa (26/6).

Selain itu, menurutnya di sisi lain, pasca vonis mati terhadap tokoh teroris Aman Abdurahman di PN Jaksel, para pengikutnya selalu berusaha melakukan serangan teror sebagai aksi balas dendam, terutama di hari pencoblosan.

"Polri sudah membersihkan kantong kantong terorisme maupun sel tidur terorisme pasca kerusuhan Rutan Brimob, tetapi diharapkan kepolisian jangan lengah. Karena para teroris selalu berusaha mencari peluang menebar aksinya," tukasnya.

Dari hasil pantauan IPW, eskalasi enerji politik masyarakat terjadi di sejumlah wilayah, eskalasi tertinggi terlihat di Jabar, Sulsel, Maluku, Papua, dan Sumut."Hingga hal ini membuat situasi kamtibmas relatif panas menjelang pilkada ini Memang hingga saat ini konflik masih terjadi sebatas di medsos," ungkap Neta.

Baik itu "Perang" di medsos pun hanya sebatas "perang" udara dan belum menyentuh darat. Namun situasi itu tetap harus diantisipasi, terutama saat penghitungan suara dan pengumuman pemenang pilkada, karena dikhawatirkan muncul pihak pihak yang tidak merasa puas dan melakukan protes serta melakukan aksi anarkis di lapangan.

"Dalam mengantisipasi situasi ini jajaran kepolisian diharapkan menekankan sikap profesional, proporsional dan independen serta tegas," urainya.

"Sehingga potensi konflik bisa segera dicegah dan tidak melebar menjadi kekacauan yang mengganggu kedamaian pilkada," pungkasnya singkat.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2