JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara Maimanah Umar dari DPD didampingi anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama yang beragendakan pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019 Selasa (7/10) yang diprediksi lancar ternyata dihujani interupsi.

Penundaan jadwal Sidang selama sehari untuk memberikan kesempatan kepada DPD ternyata belum cukup sehingga suasana sidang tetap berlangsung panas, sebagaimana Sidang Paripurna DPR saat pemilihan pimpinan yang diwarnai interupsi dan walk out Kamis dini hari lalu.

Suanana panas diawali ketika anggota Fraksi PKS Refrizal memprotes DPD yang sudah menentukan Oesman Sapta sebagai calon Pimpinan MPR. "Kami tidak pernah menugaskan DPD untuk memilih satu nama calon pimpinan, seharusnya dibicarakan di Rapat Paripurna MPR," tegas dia.

Pernyataan keras FPKS ini diperkuat Fraksi Gerindra bahwa pemilihan Oesman Sapta tidak disetujui oleh semua anggota DPD. " DPD tidak kompak untuk satu memutuskan calon Pimpinan MPR satu orang. Forum paripurna tertinggi seharusnya ada di MPR. Seperti kata PDI-P, forum parupirna lah yang kita pegang. Bukan yang lain," ujar anggota F Gerindra Desmond J. Mahesa.

Kata-kata Desmon itu memantik reaksi dari anggota DPD. Sejumlah anggota DPD langsung berdiri ingin memprotes pernyataan Desmon.

Pernyataan Desmon juga menyulut kemarahan sejumlah kader PDI Perjuangan. Antara lain ia mengatakan, " PDI P bisa dipegang mulutnya" . Anggota MPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko, dan Aria Bima menunjuk-nunjuk ke arah Desmon. Bahkan anggota fraksi PDIP Utut Ardianto sampai menggebrak meja dan menunjuk ke arah Desmon.

Interupsi anggota yang lain meminta Pimpinan Sidang untuk melakukan skors dulu guna menyamakan persepsi terkait masih banyaknya perbedaan pendapat sebelum pada inti acara pemilihan Pimpinan MPR. Sebagian meminta dilakukan skors untuk loby antara Pimpinan Sidang, perwakilan Fraksi-fraksi dan kelompok DPD dan akhirnya disetujui peserta sidang.

Para anggota Majelis ini sepakat untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga marwah dan kewibawaan lembaga tinggi negara. “ Apalagi sidang ini diliput media dan diikuti serta disaksikan oleh segenap rakyat Indonesia,” kata anggota MPR dari Fraksi PAN.(mp/dpr/bhc/sya)