SURABAYA, Berita HUKUM - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak keras rencana pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk membuka pasar penyaluran BBM Bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa dan Bali.

Ketua II DPP Hiswana Migas Mohamad Ismeth mengatakan, BBM bersubsidi selayaknya hanya dikelola hanya oleh BUMN dalam negeri karena mengandung subsidi yang berasal dari uang negara. "Masa barang bersubsidi kita berikan asing. Apalagi yang akan diberikan adalah distribusi di daerah Jawa dan Bali yang jelas-jelas menguntungkan. Lain ceritanya jika yang diberikan adalah jatah distribusi yang diberikan di luar Jawa. Meski demikian tetap kita menolak dengan tegas upaya membuka pasar BBM bersubsidi untuk asing di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/10).

Seperti diketahui, untuk tahun depan, akan ada penyaluran 1,1 juta kiloliter BBM bersubsidi (BBM PSO) yang akan ditenderkan ke swasta murni, termasuk untuk wilayah distribusi Jawa dan Bali. Angka tersebut naik dari jatah swasta murni yang pada tahun ini sebesar 650.000 kiloliter yang dikhususkan untuk wilayah luar Jawa.

Ia mengatakan, Hiswana Migas sudah berkirim surat penolakan yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ditembuskan kepada stakeholders lainnya seperti Menko Perekonomian, Pertamina, DPR RI dan BPH Migas. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi itu, Hiswana Migas menyebut penyaluran BBM PSO di wilayah Jawa dan Bali selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pertamina dan pengusaha SPBU dalam negeri.

"Buktinya selama ini jarang sekali terjadi kelangkaan dalam distribusi BBM nersubsidi di Jawa dan Bali, namun kenapa BPH Migas tetap ngotot memberikan jatah kepada perusahaan asing. Saya nggak tahu ada maksud apa di balik ini semua," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hiswana Migas Jatim, Hari Kristanto mengatakan, khusus di Jatim ada sedikitnya 70 titik yang siap dibangun SPBU Mini milik perusahaan asing, Shell. Ia mengatakan, 70 titik ini bekerja sama dengan peritel Alfamidi. "Jadi nantinya Shell akan membangun 70 titik SPBU mini di Jatim bekerjasama dengan Alfamidi. Lahan yang dibutuhkan hanya 200-400 meter persegi dengan 2 tangki dan 1 dispenser. SPBU ini nantinya disiapkan untuk menjual BBM bersibsidi," kata Hari.

Ia mengatakan, dengan spesifikasi seperti demikian, sebetulnya pengusaha SPBU sangat siap untuk membangunnya, bahkan tanpa kerjasama dengan pihak lain. "Kita tidak perlu kerja sama dengan Alfamidi, kalau kita ditunjuk untuk menyediakan di daerah terpencil kita pasti mampu. Kalau pun selama ini Pertamina dituduh banyak penyelewengan dan lain sebagainya, apakah dengan menambah SPBU asing, penyelewengan akan bisa hilang, toh juga tidak," ujarnya.

Sebelumnya Shell membuat pilot project SPBU khusus untuk sepeda motor di Tangerang, Banten. SPBU khusus sepeda motor yang diberi nama Shell Motor Express itu saat ini hanya menjual bensin Shell beroktan 92 atau Super yang notabene merupakan BBM non-subsidi.

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Agustiawan menolak berkomentar mengenai penunjukan perusahaan asing dalam distribusi BBM Bersubsidi. "Masalah ini belum dibahas di rapat DEN. Lebih baik masalah ini ditanyakan ke BPH Migas," tuturnya.(bhc/kb/rat)