Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Hendardi Sebut Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Pencapaian Visi Misi Bernegara Kian Jauh
2022-06-14 22:35:53
 

Ketua SETARA Institute, Hendardi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua SETARA Institute Hendardi menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terlihat sibuk berpolitik praktis, sehingga pencapaian Visi Misi bernegara dinilai kian jauh.

Pasalnya, setelah orkestrasi kampanye 3 periode untuk jabatan presiden gagal atau tertunda menjadi agenda politik nasional, segera proses dan tahapan pemilu 2024 akan dimulai.

"Aktor-aktor politik telah dan akan terus berakrobat untuk memikat rakyat pemilih hingga hari pencoblosan tiba. Bukan hanya elit politik di luar pemerintahan, para menteri kabinet Presiden Jokowi juga memainkan peran politik sama," kata Hendardi.

Menurutnya, bukan hanya elite politik di luar pemerintahan, para menteri kabinet Jokowi juga memainkan peran politik sama. Dalam waktu lebih kurang dua tahun ke depan, rakyat akan disuguhi sirkus politik yang nyaris tidak menyentuh kepentingan utama warga negara.

"Di tahun politik seperti ini, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara yakni melindungi hak-hak warga negara. Memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan warga melalui berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan," ujar Hendardi dalam rilisnya yang diterima BeritaHUKUM, Selasa (14/6).

Hendardi mengatakan, sangat memprihatinkan ketika Presiden Jokowi justru menjadi sentrum kegaduhan politik yang mengganggu pencapaian misi bernegara. Setelah melalui tangan para pembantunya menjajakan gagasan tiga periode, Jokowi aktif menghadiri acara-acara kebulatan tekad dari berbagai kalangan. Pada intinya, kata Hendardi, meletakkan Jokowi sebagai praktisi politik yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Jokowi bahkan dinilai tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, bahkan di perayaan Hari Lahir Pancasila, di NTT dengan melempar berbagai term 'ojo kesusu', 'ojo dumeh' dan lain sebagainya. Obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan.

Apalagi, lanjut Hendardi, bahwa calon suksesor itu belum teruji kepemimpinannya dalam menyejahterakan rakyat. Justru di tengah kontestasi semacam ini Presiden seharusnya menjadi 'solidarity maker', mengefektifkan kepemimpinan dan menjadi wasit yang adil.

Kesibukannya, tambah Hendardi, menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya. Sementara kebijakan-kebijakan baru yang diatur dengan regulasi presiden seperti Inpres No 4/2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, PP No 23/2022 tentang Perubahan PP 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan, justru semakin menggambarkan paradoks kepemimpinannya.

Program percepatan kemiskinan, kata Hendardi, sulit dijalankan karena ego sektoral para menteri yang tidak bisa didisiplinkan Jokowi. Pendekatan penanganan kemiskinan juga sering berupa giat karitatif dalam bentuk bantuan-bantuan yang tidak akuntabel tanpa menyentuh aspek substantif akar kemiskinan.

Penyebabnya ketidakadilan akses sumber daya, ketidakadilan akses atas tanah, ketidakadilan akses perbankan dan lain sebagainya. Sementara terkait PP 23/2022, Jokowi salah satunya melarang direksi BUMN mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau calon anggota legislatif.

Presiden tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, justru Jokowi membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik. Bahkan juga membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara.

"Sementara Jokowi tidak berbuat apa apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah, agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Pengamat: Tak Elok Puan Rekam Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi
  Hendardi Sebut Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Pencapaian Visi Misi Bernegara Kian Jauh
  Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker
  10 Jabatan Luhut Pandjaitan Sepanjang Pemerintahan Jokowi
  Diimingi Minyak Goreng Tenyata Acara Dukung Jokowi di 2024, Warga Kecewa Pilih Pulang
 
ads1

  Berita Utama
DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

 

ads2

  Berita Terkini
 
Benny Rhamdani Berharap Kolaborasi BP2MI dan TNI Semakin Kuat Brantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2