CIAMIS, Berita HUKUM - Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa mengatakan kepada semua pihak agar tidak mengintimidasi media massa.

"Tidak boleh terjadi di republik ini, ada tindakan penyegelan, pengepungan, atau intimidasi apapun terhadap media apapun," ujar Hatta di Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat.

Mantan Menko Perekonomian itu juga menambahkan masih banyak pilihan-pilihan atau cara lain yang kita pilih yang lebih terhormat, yang lebih bijak, lebih beretika, ketimbang kita melakukan intimidasi terhadap media.

"Media kita ini adalah media yang melakukan self sensory, jadi jangan mereka terintimidasi oleh tekanan-takanan. Sekeras apapun media kepada kami (Prabowo-Hatta) tidak akan pernah kami melakukan intimidasi," imbuhnya.

Seharusnya kita bersyukur media kita berkembang cukup demokratis di era reformasi ini.

"Jangan media kita set back, kembali kebelakang. Kita memiliki kebebasan pers, jadi jangan sampai ada lagi lembaga sensor untuk media massa. Cukup media itu saja yang melakukan self sensory," tandasnya.

Sementara, Sebagai partai politik (parpol) yang menjadi pilar demokrasi seharusnya PDIP bisa mengendepankan komunikasi dan musyawarah, bukan tindakan anarkis.

“Seharusnya, responnya yang menunjukan nilai-nilai demokrasi, yakni toleransi, komunikasi, transparansi. Hanya pemerintahan yang otoriter yang tidak memberikan ruang untuk musyawarah,” ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi, Kamis (3/7).

Dia mengatakan, PDIP seharusnya melapor ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan TVOne. Bukan mengerahkan massa seperti yang dilakukan dengan anarkis pada, Rabu malam (2/7) lalu.

“Kalau tidak puas dengan pemberitaan TVOne, bisa melaporkan ke Dewan Pers, KPI agar dicarikan solusi, selain ke Bawaslu. Di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga yang memayungi. Harus lebih dewasa, masalah harus direspon secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurutnya, penyerbuan itu bisa membuat masyarakat antipati terhadap PDIP. Apalagi masa kampanye seperti sekarang ini, aktivitas partai politik dan pihak-pihak terkait menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya hal ini juga bisa berdampak negatif pada keterpilihan Jokowi.

“Harus hati-hati, harus menjaga citra dan marwah partai politik. Jangan menggunakan cara kekerasan kalau cara non kekerasan bisa dilakukan. Pada masa kampanye, sikap partai politik disorot tajam,” tuturnya.

Siti berharap kejadian serupa tidak terulang agar tidak mencoreng demokrasi. “Pemilu bukan perang, tetapi kompetisi yang mengedepankan subtansi dan visi misi,” tegas Siti.

Pendapat lain disampaikan pula oleh psikolog dari Universitas Indonesia Dewi Haroen. Psikolog yang terkenal sebagai pakar personal branding itu mengamati perubahan sikap Jokowi capres No urut 2 yang menurutnya merugikan diri sendiri.

“Dulu Jokowi tekenal dengan rapopo dan ramikir. Dia tidak terlalu peduli dengan kritik. Kini energinya habis untuk meladeni kritik,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (3/7) sore kemarin.

Secara khusus Dewi mengamati perubahan itu pada pernyataan Jokowi tentang penyerbuan simpatisan PDI Perjuangan ke kantor berita tvOne. Menurutnya, ungkapan yang terkesan memaklumi tindakan anarkis.

“Siapa pun boleh protes, tapi tidak melanggar undang-undang. Ada Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Jokowi menyatakan tindakan puluhan relawan yang marah sebagai tindakan wajar. Dia tidak menyalahkan relawan tapi stasiun TV yang menurutnya telah menyebarkan fitnah. Diketahui TVOne di Jakarta dan Yogyakarta dikepung oleh relawan PDIP.

Menurut Dewi, perubahan sikap Jokowi dari santun ke reaktif disebabkan ia tidak siap menjadi pemimpin.

“Mungkin dia tidak siap. Sebelumnya kan media darling, dipuji-puji media terus. Sekarang dikritik terus, dia gak siap,” lanjut perempuan pemerhati kepribadian itu.

Menurut Dewi perubahan sikap Jokowi itu merugikan dirinya sendiri. Masyarkat akan menganggap Jokowi tidak siap menjadi Presiden karena terlalu reaktif menghadapi kritik yang ditujukan ke arahnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kader dan simpatisan PDIP telah melakukan tindakan anarkis berupa pengepungan dan penyegelan setelah mencorat-coretnya stasiun TVOne terkait pemberitaan yang berhubungan dengan PDIP dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).(ton/rok/inilah/bhc/sya)