JAKARTA, Berita HUKUM - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura telah menghasilkan sosok Ketua Umum (Ketum) yang baru. Forum tersebut menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketum Hanura sebagai pengganti Oesman Sapta Odang (OSO).

Hal ini ditetapkan berdasarkan permintaan dari 27 Dewan Pimpinan Daerah Hanura seluruh Indonesia. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di kantor DPP Partai Hanura, Cilangkap, Jakarta, 18 Januari 2018.

Hadir pada acara Munaslub tersebut, sebanyak 27 DPD dan 401 DPC Hanura dari seluruh Indonesia. Munaslub dibuka oleh Dewan Penasihat Partai Hanura Khairuddin Ismail, di kantor DPP Partai Hanura, di Cilangkap, Jakarta, Kamis (17/1)

"Dengan mengucapkan Bismilahirrohmannirrohim, saya nyatakan Munaslub ini dibuka," kata Khairuddin Ismail.

"Apakah kita setuju mengangkat dan menetapkan Bapak Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020?," tanya pimpinan Sidang Munaslub Rufinus Hotmaulana Hutauruk di kantor DPP Hanura, Jakarta Timur, Rabu (18/1).

"Setujuuuuu," jawab para peserta secara spontan.

Penunjukkan Daryatmo sebagai Ketum merupakan hasil kedua dari Munaslub Hanura. Sesaat sebelumnya, peserta Munaslub sepakat untuk menurunkan OSO secara resmi dari posisi Ketum.

Sebelumnya, Daryatmo merupakan Wakil Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020. Ia 'naik pangkat' menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum ketika 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Hanura mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan OSO.

Menurut Khairuddin, Partai Hanura perlu mencari solusi secara konstitusional guna mengatasi persoalan di internal partai, tidak perlu gontok-gontokan. "Munaslub ini adalah solusi yang konstitusional," katanya.

Khairuddin sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto untuk meminta arahan periha persoalan internal partai. Menurut Khairuddin, Wiranto menasihati agar Hanura mencari solusi secara konstitusional.

"Pak Wiranto mengatakan gejolak di internal Partai Hanura adalah dinamika partai. Gejolak ini harus diselesaikan, secara konstitusional, katanya.(aktual/mediaindonesia/bh/sya)