Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Razia
Hari Ini, DKI Gelar Razia KTP
Thursday 03 Nov 2011 01:02:18
 

Ilustrasi operasi yustisi kependudukan (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk menjaring pendatang baru sekaligus sebagai upaya melakukan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) serentak di lima wilayah kota di DKI Jakarta, Kamis (3/11) ini.

Pelaksanaan OYK sendiri dimulai pukul 08.00 WIB, dan bagi warga yang tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan dokumen kependudukan lainnya, diharuskan mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) serta membayar denda yang ditetapkan.

Di Jakarta Pusat, OYK akan digelar di Kecamatan Senen, Jakarta Utara di Kelurahan Rawabadak Utara, Jakarta Barat di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Selatan dipusatkan di Kelurahan Cipete Utara. Sementara di Jakarta Timur, OYK dilaksanakan di Kelurahan Jatinegara.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan, OYK ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang untuk menekan pertambahan penduduk Jakarta. Khususnya bagi warga yang tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi kependudukan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

“OYK yang digelar besok merupakan putaran terakhir. Kami berharap kelima putaran ini mampu menekan jumlah pendatang baru yang ingin tinggal di DKI Jakarta tanpa keahlian apa pun dan dokumen yang sesuai dengan aturan hukum,” kata Purba, seperti dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Seperti pelaksanaan OYK sebelumnya, lanjut dia, kegiatan OYK tetap akan dititikberatkan pada rumah-rumah kontrakan dan kos, apartemen, dan pemukiman padat. Sebab di tiga kawasan tersebut diduga banyak pendatang ilegal.

Purba menjelaskan, pada OYK putaran ketiga paska Lebaran yang digelar pada 22 September lalu, berhasil terjaring 660 orang, 77 orang di antaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan dikirim ke Panti Sosial Kedoya. Selain itu, sebanyak 8 orang warga negara asing (WNA) asal Cina juga turut terjaring karena paspor yang dimilikinya sudah kadaluarsa.

Kemudian, pada OYK putaran keempat yang digelar pada 13 Oktober, Dinas Dukcapil berhasil menjaring sebanyak 762 orang. Rinciannya, 105 orang terjaring di Jakarta Pusat, 173 orang di Jakarta Utara, 234 orang di Jakarta Barat, 125 orang di Jakarta Selatan, dan 125 orang di Jakarta Timur. Mereka yang terjaring disebabkan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta serta tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya. Bahkan, ada pula yang KTP-nya telah kedaluarsa.

Mereka yang tidak dapat menunjukkan identitas atau surat izin menetap yang resmi, baik dari kelurahan maupun RT/RW, wajib mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring). Mereka dikenakan denda antara Rp 20 ribu hingga Rp 500 ribu. Denda Rp 500 ribu biasanya dikenakan kepada WNA.(bjc/irw)



 
   Berita Terkait > Razia
 
  Operasi Patuh 2022 Resmi Digelar, 8 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Ini Prioritas Ditindak
  Operasi Lilin Jaya 2021 Mulai Berlaku Hingga 2 Januari 2022
  Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar
  Dirlantas Polda Metro: Tilang GaGe Diberlakukan Mulai Besok 1 September
  Operasi Zebra Polda Metro Jaya Gelar Aksi Simpatik, Bagikan Beras dan Masker di 5 Gerbang Tol
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2