Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Gas
Harga Jual Gas Bumi untuk Transportasi Maksimal 4,72 Dollar per MMBTU
Tuesday 28 May 2013 19:40:12
 

Ilustrasi, Jero Wacik (tengah), Kepala SKK MIGAS Baru Rudi Rubiandini (kanan), dan Wamen ESDM Susilo Siswo Utomo.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menjamin terpenuhinya harga jual bahan bakar gas untuk transportasi bagi konsumen, Menteri ESDM Jero Wacik telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM No 2261 K/12/MEM/2013 tentang Harga Jual Gas Bumi dari Konraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang Dialokasikan Untuk Bahan Bakar Gas Transportasi, tanggal 8 Mei 2013.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi melalui pipa yang dialokasikan untuk bahan bakar gas transportasi, maksimum sebesar 4,72 dollar AS per MMBTU.

Terhadap harga jual gas bumi untuk bahan bakar gas transportasi tersebut, tidak diberlakukan eskalasi, Take or Pay (Top) dan Stand By Letter of Credit (SBLC).

Ketentuan harga jual gas bumi:

Dalam hal harga keekonomian lapangan (Plan of Development (Pod)) lebih kecil dari harga jual gas bumi yang telah ditetapkan itu, maka harga jual gas bumi adalah harga keekonomian lapangan (Plan of Development (PoD)) tersebut.

Dalam hal harga keekonomian lapangan PoD lebih besar dari harga jual gas bumi yang telah ditetapkan itu, maka harga jual gas bumi adalah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Harga jual gas bumi yang ditetapkan tersebut, berlaku terhadap alokasi gas bumi yang diperoleh dari KKKS dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi melalui pipa.

Harga jual gas bumi akan disesuaikan apabila terjadi kenaikan harga jual bahan bakar gas ke konsumen.(kes/wid/es/skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Gas
 
  Don't Gas Asia: Masyarakat Sipil Tuntut Upaya Nyata Dekarbonisasi, Bukan Solusi Palsu
  Harga LPG Nonsubsidi Naik Mulai Hari Ini
  Pemerintah Harus Hati-Hati Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
  Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
  Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2