Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Beras
Harga Beras Naik, Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Bertindak Cepat
2022-01-26 21:45:00
 

Ilustrasi. Gubuk reot di sawah saat tanaman padi yang menghijau.(Foto: BH/rbmzd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras sepekan terakhir yang merata di berbagai daerah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Ia meminta agar pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harganya, jangan sampai berlarut-larut karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan dasar pangan rakyat.

"Saya mendorong, langkah pertama untuk mengendalikan beras, pemerintah segera bayar Perum Bulog yang mencapai Rp4,5 triliun sehingga Bulog dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah. Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium," tutur Akmal dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Selasa (25/1).

Akmal mengatakan, biasanya beras naik disebabkan oleh sudah mulai jarangnya panen raya yang biasanya terjadi pada Agustus. Saat ini di Januari 2022, memang bukan waktunya panen raya, akan tetapi sudah ada yang panen dan stok di gudang Bulog yang seharusnya dapat mengendalikan harga di pasar. "Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga mudah pemerintah mengendalikan harga beras ini," tukas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Akmal mengutip data yang ia peroleh bahwa saat ini stok di Bulog ada sekitar 985 ribu ton. Bahkan klaim dari kementerian pertanian sebagai kementerian teknis, stok beras menunjukkan tren positif. Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama 3 tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi.

Ia menambahkan, meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, mestinya kementerian teknis ini dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko perekonomian atau rapat kabinet dapat menyampaikan bahwa saat kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah, sehingga dapat dengan cepat persoalan kenaikan harga beras dapat dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan saling terkoordinasi.

"Yang saya khawatirkan ini adalah, ada kebijakan miring berupa membuka kran impor beras medium karena dianggap stok kurang yang menyebabkan harga beras naik. Padahal sebentar lagi panen raya, dan apabila ada opsi impor, ini sangat menyakiti petani beras dalam negeri," kritisi Akmal. Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga menyampaikan, dengan semua klaim pemerintah bahwa stok beras cukup, tapi kenyataan yang terjadi dilapangan terjadi kenaikan harga beras menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Ini artinya, stok milik Perum Bulog belum mampu menahan pergerakan harga beras yang mulai mengalami kenaikan. "Saya minta jangan sampai harga beras ini seperti minyak goreng yang naik susah turunnya. Pengendalian beras ini semestinya lebih mudah dan pemerintah jangan sampai kalah dengan para pedagang-pedagang besar beras yang bisa seenaknya mengendalikan harga di pasar," tutup Andi.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Beras
 
  Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
  Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
  Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
  Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
  Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2