Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Haedar: Muhammadiyah Terus Berupaya Membangun Pusat-Pusat Keunggulan
2018-03-10 07:06:29
 

Ketua Umum Pimpinan PusatMuhammadiyah, Haedar Nashir.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menghadiri pembukaan rapat kerja nasional (Rakornas) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertempat di Hotel Sofyan Jakarta, Jum'at (9/3), Ketua Umum Pimpinan PusatMuhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan terus melakukan pembangunan pusat-pusat unggulan Muhammadiyah.

"Kita ingin membangun pusat-pusat unggulan Muhammadiyah yang punya dampak pada ekonomi dan umat, misalnya sekolah,perguruan tinggi,rumah sakit, dan lain sebagainya," ujar Haedar.

Haedar menjelaskan bahwa misi yang ingin diraih oleh Muhammadiyah dalam melakukan berbagai pembangunan itu adalah terwujudnya 'khoiru ummah' (umat terbaik) seperti yang disebutkan oleh Al Qur'an sehingga dapat leluasa melakukan semangat Ali Imran ayat 104.

"Ada pepatah Arab Faqiru Syai', la yu'thi. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Kita tidak ingin menjadi maf'ul bih (objek), kita ingin menjadi subjek. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah," jelas Haedar.

"Maka dari itu kita membangun. Jangan memandang negatif, karena perjuangan untuk melakukannya itu tidak mudah," imbuh Haedar.

Haedar menuturkan bahwa pembangunan pusat unggulan itu telah berhasil menunjukkan kemajuan yang baik. Haedar mencontohkan perjuangan membuka fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah yang prosesnya dinilai tidak mudah.

Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa saat ini Muhammadiyah sudah memiliki sekitar 11 fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran selama ini identik dengan biaya yang mahal sehingga dengan dibukanya fakultas kedokteran di Universitas Muhammadiyah, maka banyak warga Muhammadiyah dengan penghasilan menengah ke bawah yang anaknya dapat menjadi dokter.

"UMY, UMS, UMM memprioritaskan calon mahasiswa kedokteran yang datang dari daerah-daerah terpencil ataupun miskin, tapi tentu dengan syarat akademik yang sudah ditentukan. Itu sudah berjalan dan bagus. Bukti bahwa jiwa Al Ma'un pada amal usaha dan sekolah Muhammadiyah masih tinggi," tambahnya.

"Tidak benar jika ada anggapan amal usaha Muhammadiyah makin borjuis," seru Haedar.

Dalam kesempatan ituHaedar jugamenjelaskan bahwa saat ini ada tiga hal penting yang terjadi pada Muhammadiyah. Menurutnya, pertama banyak pihak yang berharap pada Muhammadiyah. Kedua, banyak yang memberikan amanahnya pada Muhammadiyah, artinya umat ini percaya pada Muhammadiyah dan kepercayaan itu harus benar-benar dijaga. Ketiga, terjadinya kapitalisasi modal. Pihak yang bekerjasama dengan Muhammadiyah mendapatkan keuntungan.

"Kami di Pimpinan Pusat akan terus membangun agar kita berkecukupan, dalam rangka tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tujuannya tentu agar Muhammadiyah berkecukupan dan dapat memberdayakan umat," tutup Haedar.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
  Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
  Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
  Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
  106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2