JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Pemerintahan Jokowi-JK seakan melindungi sepak terjang Gubernur DKI Ahok.

Meski sudah santer melanggar hukum dan menimbulkan keresahan di berbagai kasus, mulai dari Sumber Waras, Taman BMW, Reklamasi Teluk Jakarta hingga penggusuran, tapi Ahok masih bisa tenang hingga kini.

Tak tanggung-tanggung, Marwan menyebut Pemerintahan Jokowi sebagai 'macan ompong' dalam bidang hukum. Kalau tidak mau disebut sebagai macan ompong, menurut Marwan, Jokowi harusnya bersuara saat gonjang-ganjing akibat ulah Ahok. "Kenyataannya, dia (Jokowi) tidak melakukan apa-apa," ujar Marwan, di Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Salah satu contohnya, sikap diam Jokowi melihat Ahok secara arogan lakukan penggusuran di pemukiman warga Jakarta. Padahal Jokowi saat kampanye Pilkada DKI ataupun saat Pilpres bergaya seakan bakal membela warga kecil. Parahnya, Ahok selalu gunakan TNI/Polri saat penggusuran. Dan Jokowi, diam duduk manis.

"Mestinya presiden kan bisa memerintahkan TNI dan Polri untuk menghentikan hal itu, tetapi tidak dilakukan," ujar Marwan heran.

Selain Jokowi sang presiden, Marwan juga menyoroti KPK yang disebutnya 'sakit gigi' menghadapi Ahok. Terbukti hingga kini kasus Sumber Waras dan Taman BMW mangkrak tanpa ada kejelasan kelanjutan. Belum lagi kasus reklamasi. Apalagi untuk sampai berani menetapkan Ahok jadi tersangka. Jauh panggang dari api. Komisi yang menyebut sebagai antirasuah tersebut seolah menghindari putusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka.

"Yang dilakukan KPK adalah mencari berbagai alasan untuk tidak mengadili Ahok, ini juga lembaga yang bermasalah saya kira, tebang pilih," ujar dia.

Menurut dia, agar tidak menjadi negara yang gagal, Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak tebang pilih dalam berantas korupsi. Dalam pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. "Lembaga negara itu menjalankan konstitusi, mestinya KPK juga di garis depan untuk memberantas korupsi," kata dia.(MVidiaWirawan/aktual/bh/sya)