Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Palestina
HNW: Dukungan Presiden Jokowi Terhadap Kemerdekaan Palestina, Perlu Ditindaklanjuti Dengan Konkret
2022-10-26 23:52:00
 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina, termasuk konsistensi sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali menyatakan langsung di depan PM Palestina untuk terus mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya. Namun, HNW sapaan akrabnya juga mengingatkan agar sikap tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik yang lebih konkret, agar kemerdekaan penuh Palestina segera bisa diwujudkan.

"Sikap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut sudah sangat sesuai dengan amanat konstitusi kita, juga sikap-sikap dari semua Presiden RI, semenjak Presiden Soekarno. Karenanya mestinya sikap Presiden Jokowi lebih maju lagi, jangan hanya berhenti pada pernyataan politik saja, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik yang lebih konkret dan efektif," ujarnya melalui siaran pers di Bandung, Selasa (25/10).

HNW menuturkan bahwa sikap Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh juga sejalan dengan sikap rakyat Indonesia yang dari zaman awal kemerdekaan Indonesia sudah menyampaikan solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. "Pertemuan dan pernyataan resmi kemarin, antara Presiden RI dengan PM Palestina, sudah cukup menjanjikan, meski harus diteruskan dengan langkah-langkah yang lebih riil," ujarnya.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk menunjukkan keseriusan sikap resmi Indonesia dukung Palestina Merdeka, lanjut HNW, adalah dengan kembali menggalang kekuatan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar dalam sidang DK PBB tidak terjadi veto dari AS dan mendapat dukungan penuh di Sidang Umum PBB, dan juga penggalangan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. "Persatuan dan kesatuan faksi-faksi di Palestina merupakan modal besar untuk membawa rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel," tuturnya.

HNW menjelaskan langkah untuk menciptakan rekonsiliasi itu juga sudah dijalankan oleh Aljazair . Presiden AlJazair sudah berhasil mempertemukan belasan faksi Palestina, termasuk tiga faksi utama, yakni Hamas, Fatah, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. "Langkah-langkah konkret semacam inisiatif AlJazair ini juga perlu dilakukan dan didukung secara penuh oleh Indonesia. Kesediaan Presiden Jokowi untuk siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina, bisa jadi bentuk tindak lanjut mengawal dan memastikan suksesnya rekonsilisasi faksi-faksi Palestina yang sudah mereka sepakati di Aljazair, menuju kemerdekaan penuh Palestina. Sebagai kontribusi kongkret hadirkan perdamaian di kawasan," ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apalagi, jelas HNW, Indonesia memiliki sejarah sukses dalam menciptakan rekonsiliasi atau perdamaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa contohnya adalah rekonsiliasi Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), rekonsiliasi di Ambon-Poso, hingga rekonsiliasi faksi-faksi di Afghanistan.

"Ketika itu rekonsiliasi dimediatori oleh Wapres Jusuf Kalla. Jadi, Indonesia sejatinya sudah memiliki sejarah panjang untuk berkontribusi hadirkan rekonsiliasi yang menciptakan perdamaian. Oleh karenanya, tradisi sebagai pembuat perdamaian antar faksi-faksi yang berseteru ini juga perlu diperankan oleh Indonesia dalam konteks Palestina. Mendukung dan membantu upaya yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh Aljazair juga bisa jadi bentuk langkah politik yang konkret dari Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh," pungkasnya.(MPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
  Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
  Israel Kembali Perangi Hamas di Gaza, Jeda Pertempuran Berakhir
  HNW: Dukungan Presiden Jokowi Terhadap Kemerdekaan Palestina, Perlu Ditindaklanjuti Dengan Konkret
  BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2