JAKARTA, Berita HUKUM – Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai bahwa pengajuan gugatan oleh Korlantas Polri terhadap penyitaan berkas-berkas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berdampak buruk pada Polri.

Hal ini dikarenakan, dengan pengajuan gugatan itu, dapat dikatakan jika Polri masih belum sepenuhnya ikhlas untuk menyerahkan penanganan kasus korupsi Simulator SIM kepada KPK sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini masih belum sepenuh hati menyerahkan kasus Simulator ini ke KPK. Seharusnya kalau ini punya kesepakatan bersama, dan ada UU yang jelas, landasan juga terkait instruksi presiden melalui pidatonya Polri harus sepenuh hati," tutur Indra sebagaimana dilansir Okezone, di Jakarta (Sabtu 27/10).

Lebihlanjut Indra menduga, pengajuan gugatan atas penyitaan berkas-berkas tersebut secara tidak langsung akan membentuk opini publik bahwa ada kasus lain di luar Simulator SIM di Mabes Polri. Sebab, Polri sangat getol untuk meminta berkas yang disita oleh KPK itu.

"Jangan disalahkan publik kalau berasumsi liar, jangan-jangan ada berkas-berkas terkait dengan tindak pidana yang lain yang terbawa. Mereka kan alasanya ada berkas lain. Kalau ada berkas terkait pelayanan kan bisa difotokopi. Justru saya menduga ada kasus yang lain," paparnya.

Oleh sebab itu, Indra menyarankan agar pihak Mabes Polri bersedia untuk mencabut gugatan tersebut. Jika tidak, hal itu justru akan semakin meyakinkan publik jika masih ada kasus korupsi lain di Polri di luar Simulator SIM.

"Sekarang kan semenjak ada pidato presiden, suasana kebatinan yang bersitegang sekarang sudah membaik. Kalau tidak dicabut memang asumsi ada kasus lain sudah menguat. Berarti juga sekaligus bentuk pengabaian instruksi presiden," pungkasnya.(bhc/okz/rt)