Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gerindra
Gerindra: Katanya Ekonomi Kita Meroket, Tapi PHK Dimana-mana
Wednesday 03 Feb 2016 21:32:46
 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Roberth Rouw.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi masalah ketenagakerjaan, Roberth Rouw mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa, kondisi ekonomi nasional akan meroket. Namun nyatanya, saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meroket terjadi di mana-mana.

"Iklim ekonomi saat ini tidak kondusif dan banyak investor yang mem-PHK karyawannya. Jadi pemerintah harus melihat permasalahan itu. Katanya ekonomi kita meroket tapi PHK dimana-mana sekarang, jadi yang meroket itu adalah PHK-nya bukan ekonomi nasionalnya," kata Roberth di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Roberth menjelaskan, bahwa saat ini terjadi isu PHK besar-besaran di sejumlah daerah akibat banyaknya perusahaan besar yang menutup usahanya di Indonesia. Bila itu terjadi maka akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Karena itu, Komisi IX akan melakukan kunjungan spesifik ke salah satu kawasan industri di Cikupa, Tanggerang, Banten pada Kamis 4 Februari 2016 besok.

"Besok kami Komisi IX akan melakukan kunjungan spesifik ke Cikupa dan ke pabrik-pabrik yang berusaha melakukan pemecatan akibat ingin menutup tempat produksinya," imbuh Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil ini.

"Bahkan kabar lainnya itu buruh atau pekerja mau diganti robot semua. Jadi yang terjadi nanti tenaga kerja asing itu robot semua, banyak pengangguran nantinya," tuturnya menjelaskan.

Kunjungan kerja tersebut, lanjut Roberth, dilakukan untuk mencari permasalahan sesungguhnya yang dialami oleh perusahaan-perusahaan itu. Sehingga, ada solusi yang bisa diambil oleh DPR dan pemerintah untuk mencegah aksi pemecatan secara massal tersebut.

"Nah itu yang akan kita cegah dan mencari solusinya agar mereka para pekerja bisa mendapatkan pekerjaannya dengan layak dan pengusaha mendaatkan keamanan dan kepastian dalam investasinya di Indonesia," tutup politisi asal Papua ini.(gmc/ar/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
  Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
  Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
  Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
  Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2