JAKARTA, Berita HUKUM - Terbongkarnya dugaan penggunaan ijin armada taksi PT BLUE BIRD TAXI ini muncul dalam sidang sengketa MERK/ LOGO BURUNG BIRU saat salah seorang penggugat yang juga pemegang saham di perusahaan “Taksi Biru”, Mintarsih, mengungkapkan kecurigaannya atas operasional perusahaan seperti yang diklaim pihak PURNOMO PRAWIRO CS.

Mintarsih mengungkapkan, sejak tahun 1995, Purnomo Prawiro sebagai Direktur Utama saat itu, secara diam-diam tidak mendaftarkan PT BLUE BIRD TAXI ke KEMENTERIAN HUKUM & HAM untuk menyesuaikan diri dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akibatnya PT BLUE BIRD TAXI TIDAK TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM & HAM, dan PURNOMO PRAWIRO juga tidak mendaftarkan ulang logo “BURUNG BIRU” milik PT BLUE BIRD TAXI seperti yang seharusnya dilakukan setiap 10 tahun sekali.

"Karena sudah jelas status PT Blue Bird Taxi diduga kuat sengaja dibuat menjadi tidak sah, maka Punomo Prawiro CS secara diam-diam mengalihkan hak penggunaan Logo “Burung Biru” ke sebuah perusahaan taksi bernama PT Blue Bird (tanpa kata TAXI) yang didirikannya secara sepihak pada tahun 2001," ujar Mintarsih, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3).

Lanjutnya lagi, ulah Purnomo Prawiro CS yang mengakibatkan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, pemegang saham dan masyarakat pengguna PT BLUE BIRD TAXI tanpa sadar dibohongi PURNOMO PRAWIRO CS, karena sudah tidak jelas penggunaan armada taksi, pool, supir bahkan hingga nomor telepon pemesanan.

"Jangankan masyarakat, karyawan dan pemegang saham PT Blue Bird Taxi juga tidak bisa membedakan hal tersebut. Akibatnya jelas, Purnomo Prawiro CS leluasa mengembangkan PT Blue Bird dengan mematikan PT Blue Bird Taxi," beber Mintarsih.

Pemegang Saham Dibohongi

Status tidak sah yang disandang PT BLUE BIRD TAXI ini baru tercium pada tahun 2012 oleh pemegang sahamnya, justru saat PURNOMO PRAWIRO CS berencana menggelar penjualan saham perdana/ IPO PT BLUE BIRD (tanpa kata TAXI). Para pemegang saham ini menyadari bahwa, mereka telah dibohongi PURNOMO PRAWIRO SEJAK TAHUN 1995 HINGGA 2012. Terlebih selama itu PURNOMO PRAWIRO tidak transparan bila diminta menjelaskan tentang kemajuan PT BLUE BIRD TAXI. Para pemegang saham mengaku tidak berani mendesak PURNOMO PRAWIRO mengingat sejarah kriminalitas yang melingkupinya.

Sementara, kecurigaan penggunaan IJIN ASPAL operasional armada taksi PT BLUE BIRD TAXI dilihat dari fakta bahwa, sejak tahun 1995 hingga 2012, PT BLUE BIRD TAXI tidak terdaftar alias keberadaannya tidak diakui KEMENTRIAN HUKUM & HAM.

"Klaim yang selama ini didapat pemegang saham dari Purnomo Prawiro CS sebagai Direktur Utama adalah operasional tetap berjalan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan taksi yang tidak terdaftar bisa berjalan? Darimana ijin operasional didapatkan? Ijin terakhir yang didapat PT Blue Bird Taxi adalah tahun 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Udar Pristiono. Ijin tersebut bisa dipastikan ASPAL, karena PT Blue Bird Taxi baru dihidupkan kembali oleh Purnomo Prawiro CS pada JUNI 2013," papar Mintarsih.

Selain itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana secara hukum, perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan nama yang mirip diloloskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tentu saja bisa, karena PT BLUE BIRD TAXI sebelumnya sengaja tidak didaftarkan oleh PURNOMO PRAWIRO Cs sehingga dengan leluasa dia mendirikan PT BLUE BIRD (tanpa kata TAXI) termasuk mengalihkan penggunaan logo BURUNG BIRU. Hal ini bisa mengindikasikan bagaimana lihainya PURNOMO PRAWIRO CS juga menjebak Kementerian Hukum dan HAM terkait hal tersebut.(bhc/sya)