JAKARTA, Berita HUKUM - Mengapa sampai saat ini 'Ahok' belum di TSK-kan ? Kenapa saat Jakarta ribut-ribut (kisruh) soal UPS, namun saya malah bahas soal 'skandal RS Sumber Waras?, tanya pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah saat jadi pembicara di sesi diskusi publik, 'Mengungkap Tabir Terang Kasus Korupsi Rumah Sakit Sumber Waras' yang digelar oleh GTA (Gerakan Tangkap Ahok) di kawasan Menteng Raya 58 Jakarta Pusat pada, Minggu (22/5).

Soalnya, menurut Amir Hamzah sebagai pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Wacth (BMW) yang sikapnya merinci dan merespon skandal kasus RS Sumber Waras, ia yakini pepatah kitab perang 'Shun Zu'. Bila seseorang menyerang dari sisi kanan, pasti sisi kirinya lemah. "Dimana seseorang menyalahkan seseorang, ada tujuan dimana berusaha menutupi kesalahannya," ucapnya.

Sederhana saja, menurutnya sembari menceritakan awal rentetan skandal RS Sumber Waras yang indikasinya dalam ada penipuan, tindak korupsi dan pembohongan. Dimulai pada tanggal 11 Juni 2014, yang menurut Amir, ada risalah data ke pihak Dinkes DKI Jakarta, "Disana Abraham (Dir. Umum RS Sumber Waras) menyatakan, tanah itu tidak akan dijual sesuai risalah itu. Dan Pemda DKI untuk hati-hati kalau ada yang transaksi," urainya meneruskan.

Amir Hamzah, pun melanjutkan ceritanya, bahwa dimana Abraham dengan Bapak Gubernur DKI, pihaknya sudah rapat dan sudah bahas dengan pengurus RS Sumber Saras tanah tidak akan dijual. "Namun, pas 20 Juni 2014,Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) melayangkan surat ke Ahok berisi 'Menindaklanjuti' pertemuan pada 6 Juni. Jadi, sebelumnya ada pertemuan Abraham dan Ahok sudah pernah ada pembahasan," jelasnya lagi.

Kemudian, pas bulan Desember dan ada biaya tercantum di APBD. "Jadi sebelum proses dan diresmikan sebenarnya sudah ada kongkow-kongkow dengan pihak YKSW, dan ini kemungkinan ada proses yang melibatkan saudara 'ahok'. Karena kemungkinan Ahok PKI, maksudnya Pengaruh Kendali Istri (PKI)," celetuknya, yang tampak dengan nada canda dan guyon.

Sementara, perlu diketahui juga waktu itu, menurut sepengetahuan Amir Hamzah kalau pihak Komisi E DPRD DKI Jakarta ketika itu tidak menyetujui anggaran UPS dan anggaran RS Sumber Waras, yang mana setelah dibahas anggaran dan dikirim pada 13 Agustus ke Mendagri, dimana berakhir pada 24 Agustus untuk evaluasi. "Perlu perbaikan untuk RS Sumber Waras dan UPS menjadi Perda atau evaluasi. Pada tgl 21 Oktober dikirim surat ke ketua DPRD DKI, dimana ketika saat itu hubungan dengan PDI P dan Gerindra masih ada hubungan baik," ungkapnya.

Lalu, pada tanggal 21 Oktober 2014, ketika itu Presiden SBY sudah tidak punya Menteri dan dilantik 10 hari kemudian, 'Kabinet Kerja' yang kabinet baru Pemerintahan Joko Widodo. Maka, Amir mengatakan, "jadi dari sisi aturan dan penetapan harga ada pelanggaran, dimana menyangkut NJOP mestinya ke Notaris. Surat dibalas pada 29 Desember, tentu Dinas pelayanan pajak melawan bisa 'dipecat', dimana ditulis 20 juta. Sedangkan, akte pelepasan hak dan ditandatangani bersama pada 17 desember," urainya menjelaskan.

"Skandal ini jelas lebih hebat dan dasyat daripada RJ Lino", tegas Amir Hamzah, menirukan apa yang sempat ia dengar dari Prof. Ramli pakar hukum yang sempat berdiskusi dengannya ketika itu. "Untuk itu yang menjadi pertanyaan adalah apa benar Jokowi membela Ahok?. KPK mesti transparan dan berani ungkap kebenaran. Kita harus konsisten dan berjalan dalam koridor konstitusi UUD45 dan Pancasila," cetus Amir Hamzah.

Nampak, dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com saat sesi diskusi berlangsung, selain dihadiri para perwakilan aktivis dan awak media, juga turut juga terlihat tokoh aktivis; Mochtar Effendi Harahap (pengamat politik), Ratna Sarumpaet (tokoh wanita dan pejuang HAM), Amir Hamzah (pengamat kebijakan publik), Jamran Ketua AMJU / Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (ketua), dan Karman BM (ketum GPII) dengan Achmed selaku moderator diskusinya.

Sedangkan, senada dengan pengamat Amir Hamzah, selaku Seniman, tokoh wanita dan pejuang HAM Ratna Sarumpaet yang turut menyampaikan, "bila berangkat dari ucapan pernyataan Pak Amir barusan dapat dipastikan men'TSK'kan ahok itu mutlak. Itulah juga percakapan saya beberapa minggu yang lalu dengan mat peci, baik juga dengan Said Iqbal 'gerakan buruh', Hatta Taliwang, serta elemen yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI)," ungkap Ratna Sarumpaet.

"Semua bisa dibuat lebih penting. 'orang goblok' juga tau kenapa skandal sumber waras bisa tenggelam begitu saja," cetus Ratna, dengan tegas.

"Saya sudah pernah katakan, dimana harusnya sebelum Pilkada sudah 'terang benderang' soal skandal sumber waras. Itu terhentak dalam benak saya, sedih, kenapa tidak terjadi ?," ujarnya, yang tampak kesal, kecewa dan penuh tanda tanya.

Ratna Sarumpaet juga berargumen, kalau nampak pada kedua orang ini sepaket, dimana ada indikasi niat menghancurkan kota Jakarta. "Yang jadi pertanyaan mengapa ajak ketua KPK jalan-jalan ke Korea ? (Jokowi bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di korea). Apa relevansinya, sebenarnya ini salah satu cara mencecar Pak Jokowi juga. Jika tidak dilindungi negara, mungkin demonya ke Pak Jokowi." ungkap Ratna.

"Jika sejernih dengan apa yang Pak Amir Hamzah barusan katakan, dimana pak Ruki pertemuan di DPR RI gak jadi. Ada yang gak penting, dimana alasannya yang diberikan, yakni 'kalau bahan itu yang ada di saya, sama seperti bahan di KPK periode sekarang. Kami yang punya pilihan dan tuntutan kerja yang sama," jelasnya, menuturkan ucapan Pak Ruki ketika pernah ditanyakan oleh Ratna Sarumpaet saat bertemu.

"Harusnya putusan yang disimpulkan periode saya, harusnya sama. Keyakinan, Niat, dan Keberanian tinggal itu yang perlu dimiliki pimpinan KPK sekarang. Ke-3 nya hanya bisa diperoleh dengan desakan 'masyarakat'," ucap Ratna.

Ditambah lagi hasil pertemuan tokoh wanita dan aktivis HAM, Ratna dengan salah seorang anggota DPR RI, Fahri Hamzah, dimana menurutnya ketika ke Fahri, Komisi 3 berjanji akan memanggil KPK. "Namun, kok sampai sekarang tidak terjadi ?." ucapnya penuh harapan dan menunggu.

Dilain pihak dengan adanya berita lain, dimana, "Fahri sudah ketemu dengan teman baik dia, yang merupakan teman baik yang 1 peyidik berkaitan dengan sumber waras. Rekomendasi sudah ada di meja Pimpinan KPK, dan status 'Tersangka'. Itu tergantung kembali pada pimpinan," ungkap Ratna menyampaikan.

"Kelihatannta Itu ada tekanan, maka rencananya kita akan mengadakan 'Rapat Akbar' nanti di depan KPK, dimana ada sidang Rakyat. Ahmad Dhani mau pentas disitu, ditambah lagi dengan buruh juga akan berupaya menduduki, menduduki kecil-kecilan saja," ungkapnya.

"Itu akan kita tagih, jika Komisi 3 tidak memanggil Pimpinan KPK. Padahal mereka janj, seperti yang saya katakan tadi. Ini perlu disadari dan ini mesti menjadi amunisi kita guna menggulingkan dan menurunkan manusia aneh satu ini." tandasnya.

Lalu, selanjutnya, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), Jamran menyampaikan kalau Jakarta dibangun dengan penuh kekerasan (berdarah-darah), darahnya bergejolak, bertepatan momen Walikota Jakut mengundurkan diri. Apalagi ia pernah berdiskusi dengan JJ Rizal, dimana tempat tinggal, domisili yang merupakan pusat peradaban / kebudayaan berdekatan dengan air, "Kok, malah digusur, bukannya dipelihara dan dikembangkan. Mana sisi kemanusiaannya," ujarnya, mengkritisi tindakan Pemprov DKI Jakarta terkait yang semena-mena pengggusuran di beberapa wilayah Jakarta.

"Aturan, Undang-undang dia (ahok) tabrak semua. Masyarakat menengah ke bawah di'zolimi'. Dimana semua masyarakat terlibat, bersama bang 'Fahri' untuk gerakan 3 Mei. Dimana orang Utara gerakannya gak pernah 'main-main'," tegasnya.

"Apalagi menurut Ketua AMJU bahwa Sejarah Jakarta Utara, dimana menyerang rezim tidak pernah dibayar, dan tidak membawa senjata tajam (atw macam anak panah).

Jamran menyampaikan, kalau sebelum berangkat mobil sudah di sweeping, kok dikatakan ada anggota bawa panah beracun. "Lucunya di running text, korlap akan dicari. Kan tau alamat saya, nomor kontak saya, ada ktp. Kita gak main-main, ada kasus disini, Jadi prinsipnya ini bahaya," paparnya lagi, yang tampak dengan 'geram'.

"Gerakan pas 3 Mei kita demo, lalu 20 Mei gelar aksi lagi. Long March, jalan kaki, cukup jauh sekali. Jalur Politik dan Jalur Hukum, dimana Hak Angket (HMP) agar segera diangkat terkait skandal RS Sumber Waras, karena sumber masalah," jelasnya.

Menurut pandangan Jamran bahwa, "Ahok ini mesti dilawan, saksikan kebohongannya kalau Reklamasi terjadi berapa jumlah pribuminya? Yang ada populasi Jakarta akan bertambah populasinya, lalu penduduknya kalah karena akan bergeser ke Bekasi, Karawang, Depok, dan Ibukota akan dikuasai," jelasnya.

"Kalau ahok bilang, saya bawa massa bayaran salah besar. Anak Jakut gak pernah main banci seperti itu," tegas Jamran.

"Saya asli Warakas !. Berkali-kali saya bilang, masih aja percaya. Kebenaran.. bahkan anak buah saya dijanjikan akan diberikan mobil, dan sebagainya. Kalau saya nerima.., mau jadi kacung di negeri ini ??!!," tandasnya.(bh/mnd)