JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut.

"Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar masyarakat mengetahui bahwasanya DPR memang perlu pembangunan gedung, misalnya karena over capasitas tadi. Kita kan juga tidak mau kalau lift di Gedung Nusantara I itu jatuh, kita tidak mau anggota DPR celaka," katanya pada seminar nasional "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen; Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Menurutnya, kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan anggota yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi semua anggota DPR jika ada masyarakat atau awak media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

"Perlu kajian yang jelas sehingga jika anggota berbicara tentang pentingnya gedung baru ada rujukannya.Dan hasil kajian tadi bukan imaginasi atau keinginan anggota yang macam-macam tetapi memang keperluan yang urgen. Perlu manajeman komunikasi agar informasi tidak simpang siur, kita mau yang disampaikan itu kebutuhan bukan keinginan," ungkapnya.

Dalam hal ini lanjut Salang, yang harus membuat kajian adalah Sekjen selaku pemerintah yang harus memenuhi sarana prasarana anggota DPR. Selain itu juga untuk penunjang kinerja DPR agar nyaman dalam bekerja.(sc/DPR/bh/sya)