Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Amerika Serikat
Fahri Hamzah Dukung Gerakan Boikot Produk Amerika Serikat
2017-12-08 16:48:45
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Odjie/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Besar dan mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibukota Israel mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dan masyarakat dunia, termasuk dari Indonesia.

Tindakan Presiden Trump ini dianggap sebagai bentuk kejahatan dan telah melanggar berbagai resolusi PBB yang ada. Tindakan ini menimbulkan gelombang protes di beberapa negara belahan dunia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa kebijakan Trump ini agak mencemaskan, namun dunia jangan bereaksi terlalu ekstrim karena ini salah satu bentuk provokasi dunia untuk menciptakan kekacauan sehingga kita melupakan masalah inti dari persoalannya yaitu merancang kemerdekaan Palestina, Rabu (7/12).

"Trump dan Netanyahu punya motif jahat terhadap keadilan dan terhadap perdamaian, maka kita jangan terprovokasi karena mereka tidak akan lama dan akan segera berakhir," tegas Fahri.

Fahri tegaskan bahwa, Indonesia harus lebih keras bersikap bukan hanya menyesal-menyesal saja, sikap Indonesia terhadap perdamaian ini harus lebih keras sesuai dengan pesan-pesan para pendiri bangsa terutama posisi kemerdekaan Palestina.

Fahri setuju dengan adanya kegiatan sosial dengan melakukan boikot terhadap produk-produk Amerika Serikat, itu dianggap sebagai tindakan nyata yang bisa membuat efek nyata terhadap AS.

"Sebagai gerakan sosial, boikot produk AS merupakan kegiatan positif sebagai bentuk protes, biar Amerika bangkrut sekalian atas kelakuan presidennnya ini," tegas Fahri.

"Amerika harus segera menyelesaikan Trump ini, ini satu orang bikin pusing dunia, selesaikan dong. Salah memilih pemimpin jangan kita yang pusing," tegasnya.

Lebih jauh, Fahri menilai bahwa Presiden Donald Trump tidak membaca sejarah dan konteks dunia dan sibuk untuk keluar dari masalahanya sendiri. "Menurut saya, Donald Trump sebentar lagi akan dijatuhkan oleh Senat dan Kongres karena penyelidikan tentang keterlibatan Rusia dalam memenangkan dia dalam pemilihan Presiden makin lama makin kelihatan, mungkin dia mau mengalihkan isu dalam negerinya, tapi akibatnya dia mengorbankan apa yang sudah menjadi percakapan dunia selama ini tentang perdamaian dunia, dimana Yerusalem adalah bagian dari negara Palestina," ungkapnya.

"Presiden Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota negara itu hal yang ngawur, tanpa melihat percakapan dunia tentang perdamaian dan kemerdekaan Palestina," ujar Fahri.

"Dalam semua perjanjian yang pernah ada, dalam 70 tahun ini posisi Yerusalem tidak pernah bisa menjadi bagian dari Israel. Yerusalem jauh lebih dekat menjadi bagian dari Palestina dan sejarahnya begitu dan seharusnya juga begitu," ujarnya.

Fahri tegaskan bahwa, Indonesia harus lebih keras bersikap bukan hanya menyesal-menyesal saja, sikap Indonesia terhadap perdamaian ini harus lebih keras sesuai dengan pesan-pesan para pendiri bangsa terutama posisi kemerdekaan Palestina.

"Jangan biarkan kita terus melihat Israel melakukan pencaplokan-pencaplokan tanah milik rakyat Palestina, ini merupakan kejahatan yang mengabaikan semua resolusi-resolusi yang pernah ada termasuk PBB, Indonesia harus lebih keras berdiri melawannya," tegasnya.

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu kemarin sejumlah Anggota melakukan interupsi untuk menyampaikan protes atas tindakan Presiden AS tersebut. Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyerukan pemboikotan atas produk-produk Amerika di Indonesia.

"Pemboikotan itu ingin memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius atas kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina," ujar Reni

Sementara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menilai bahwa keputusan Presiden Trump menandakan Amerika Serikat mengedepankan kepentingan-kepentingan subyektifnya sendiri, tanpa ada kemauan untuk mencari jalan keluar bagi perdamaian yang komprehensif.(skr/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
  Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2