JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tahun 1 Mei selalu menjadi momentum istimewa bagi seluruh kaum buruh dan rakyat tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Mayday diperingati sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kolektif terus menerus dan pantang menyerah kaum buruh di seluruh dunia.

Tujuannya tak lain menentang jam kerja yang panjang serta memperjuangkan kondisi kerja yang layak. Salah-satunya masih terus dinikmati hingga sekarang tidak hanya kaum buruh di pabrik-pabrik tapi juga kaum pekerja lainnya dimana ditetapkannya waktu kerja bagi kaum buruh hanya 8 (delapan) jam sehari.

Akan tetapi perjuangan atas upah dan kondisi kerja yang layak serta kebebasan berserikat hingga sekarang juga masih menjadi agenda utama kaum buruh. Upah kaum buruh di Indonesia, meskipun secara nominal mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tetap masih belum dapat memenuhi kebutuhan ril sehari-hari, sebagaimana Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang tergabung dari berbagai organisasi; GSBI, AGRA, ATKI, PMKRI, WALHI, PMII, GRI, PKBI, INDIES, FMN dalam siaran pers pada May Day 2014 diterima redaksi di Jakarta, Kamis (1/5).

Kondisi ini menurut Rudi HB Daman Ketua Umum GSBI tidak terlepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara sistematis mempertahankan politik upah murah berlangsung di Indonesia, seperti Kepmen nomor 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, Inpres nomor 9 tahun 2013 tentang Pembatasan Upah Minimum yang memberi ruang bagi Pengusaha untuk terus menindas dan merampas Kesejahteraan Pekerja.

“Regulasi ini masih sangat tidak berpihak kepada buruh, oleh karenanya harus di tolak”, demikian dikatakan Rudi disela aksi Mayday 2014 yang jatuh pada hari Kamis (1/5).

Momentum Mayday 2014 kali ini, tentu berbeda dibandingkan dengan peringatan Mayday yang sudah-sudah. Betapa tidak, 1 Mei tahun ini adalah tahun pertama menjadi libur nasional sejak dihapuskan oleh Rejim Fasis Soeharto pada tahun 1973.

Melalui Keppres No 24 Tahun 2013, 1 Mei ditetapkan sebagai Libur Nasional. Penetapan sebagai hari libur adalah kemenangan seluruh buruh dan rakyat Indonesia menuntut hak mereka yang dirampas rejim. Oleh karenanya seluruh rakyat dapat ambil bagian dalam memperingati 1 Mei ini.

Menurut Irhash Ahmady dari Eksekutif Nasional Walhi, 1 Mei 2014 harus dijadikan momentum rakyat untuk terlibat langsung dalam gerakan Mayday. Karena apa yang dituntut buruh adalah hakikatnya tuntutan rakyat Indonesia. Walhi sebagai bagian dari gerakan sosial akan terus ambil bagian dalam gerakan buruh.

“Gerakan buruh hari ini adalah gerakan rakyat sesungguhnya, bukan terpisah dari isu lain seperti agraria dan lingkungan”. “Ditambah lagi tahun ini adalah tahun politik, rakyat harus mampu menggelorakan isu dan kepentingan rakyat sesungguhnya, bagaimana reforma agraria sejati sebagai prasyarat Industrialisasi Nasional dan jangan terlibat dalam wacana yang dikembangkan elit politik yang ilusif”, imbuhnya.

Rudi HB Daman menambahkan tahun ini, kaum buruh terus konsisten memperjuangan dan menuntut untuk menghentikan perampasan upah, tanah, kerja dan pemerintah harus memberikan jaminan sosial sepenuhnya ditanggung negara.

“Buruh yang sudah bekerja harus mendapatkan kehidupan layak tidak ada sistem kerja kontrak dan outsourching”, tambah Rudi yang juga koordinator Front Perjuangan Rakyat/FPR.

Front Perjuangan Rakyat tahun ini juga telah menyerukan seluruh organisasi yang tergabung dalam Aliansi ini untuk terus berkampanye untuk mengalahkan hiruk pikuknya agenda politik praktis yang sesungguhnya tidak ada urusan dengan rakyat.

Rahmat Ajiguna Sekjen Aliansi Reforma Agraria menyatakan, ada relasi yang erat antara kepentingan buruh dan tani, oleh sebab itu AGRA secara nasional terlibat dalam mobilisasi Mayday.

“Kuatnya modal dan monopoli tanah membuat tersingkirnya kaum tani, khususnya pemuda tani akibat perampasan tanah dan kemudian memilih untuk bekerja menjadi buruh” imbuh Rahmat yang juga Secretary General Asian Peasant Coalition/ APC.

FPR menilai adalah keliru jika rakyat menyandarkan perubahan kepada para politisi yang semuanya berlatar belakang pengusaha besar, tuan tanah, birokrat. Mereka terus mengobral janji kepada klas buruh dan rakyat Indonesia dengan ilusi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

FPR memiliki kesimpulan berdasarkan praktik pemilu lima tahunan ini, Siapapun Presiden yang terpilih dalam Pilpres Juli 2014 nanti tidak akan ada perubahan yang mendasar bagi kesejahteraan rakyat. Rejim siapapun akan terus dibawah pengaruhu kapitalis monopoli internasional dan terus menjadi rejim boneka Imperialisme AS.

Pemerintahan yang baru sangat diyakini akan terus melanggengkan liberalisasi dan pencabutan subsisdi hak dasar rakyat Indonesia. Terus memasifkan penghisapan dan penindasaan terhadap klas buruh, perampasan tanah kaum tani, tidak ada perlindungan BMI serta seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu pada peringatan Mayday 2014 sebagai peringatan perjuangan buruh dalam menuntut 8 jam kerja dengan kemenangan melalui penetapan 1 Mei 1890 sebagai “Hari Buruh Internasional”, FPR mengajak seluruh rakyat Indonesia bergabung dan menjadi bagian dari gerakan rakyat untuk melawan perampasan upah, tanah, kerja dan sumberdaya alam dan mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(fpr/bhc/sya)