JAKARTA, Berita HUKUM - Seratusan massa demonstrasi asal Bekasi yakni Front Pemuda anti korupsi (FPAK) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di HR Rasuna Said Jakarta. Mereka menuntut pada KPK agar segera menangkap Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Pasalnya mereka menilai, Politisi PDIP tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2010 di Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi.

Dimana saat dirinya menjabat sebagai Wakil Walikota Bekasi, ada dugaan dirinya meminta Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air untuk memberikan proyek pekerjaan APBD di Dinas Binamarga untuk diserahkan ke CV Mitra Manru.

"Kami dari Front Pemuda anti korupsi meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus Korupsi di Kota Bekasi dan kami meminta untuk menangkap dan periksa Walikota Bekasi, Rahmat Effendi," kata Panglima Front Pemuda Anti korupsi, Muhammad Jupry, saat berorasi di depan Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selasa Siang (7/7).

Selain, Walikota, rombongan yang tersebut juga mendesak KPK untuk menangkap sejumlah orang yang menjadi panitia lelang dalam kasus penyalahgunaan APBD di Dinas Binamarga tersebut. Pihak lain yang disebut mereka dalam aksinya adalah pihak Kontraktor yang melibatkan CV Mitra Manru.

"Kami juga meminta KPK untuk menangkap panitia lelang proyek di Dinas Binamarga, dan juga juga periksa kontraktor CV Mitra Manru," kata Jupry.

Selain, masalah APBD Kota Bekasi, mereka juga mencurigai bahwa ada indikasi suap dalam Pilakda Kota Bekasi Tahun 2013 silam di Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka Walikota Bekasi yang sekarang juga terlibat dalam aksi penyuapan terhadap Mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

"KPK harap memeriksa kembali Akil Mochtar terkait Pilkada Kota Bekasi," tutup Jupry.(bh/bar)