ACEH, Berita HUKUM - Menyahuti satu tahun kepemimpinan Zikir (Zaini-Muzakir gubernur/wakil gubernur sekarang,red), dinilai belum ada perubahan apapun baik pembangunan perekonomian dan terutama untuk mensejahterakan rakyatnya.

"Selama satu tahun itu pula Zikir hanya mampu mensejehterakan keluarga dan kelompoknya sendiri," demikian kata Koordinator Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai (FANAPD), Tgk Hasnawi Ilyas, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Sabtu (22/6).

Hasnawi juga mengkritisi bahwa selama ini, pemerintahan Aceh yang didominasi oleh keluarga dan koleganya itu juga masih menggunakan sistim ala premanisme dalam kepemimpinannya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh tokoh Menteri Pendidikan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM), Dr Husaini Hasan, di layar kaca beberapa pekan lalu.

Selain itu, tambahnya lagi, Zikir juga tidak mengakui keberadaan suku-suku minoritas di Aceh, bahkan dalam kepemimpinannya ia telah menanamkan kebenciannya terhadap siapa saja yang mengkritisinya. Padahal, sebagai pemimpin yang berjiwa "Leader Ship" maka siap dikritik demi kemajuan sebuah negara ataupun daerah itu sendiri.

"Itu terlihat jelas, bahkan situasi keamanan serta mafia proyek pun kian merajalela di Provinsi Aceh," tandas mantan Tentara Nasional Aceh (TNA) ini yang akrab disapa Awi Juli.

Oleh sebab itu, Hasnawi mendesak KPK untuk segera turun ke Aceh dan segera memeriksa indikasi korupsi di Kelembagaan Wali Nanggroe, dana kerja Gubernur/Wakil Gubernur, dana Hibah serta dana Aspirasi Pimpinan maupun Anggota DPRA dan segera tangkap para pelakunya.

"Secara moral sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh meletakan jabatannya, karena tidak mampu memenuhi satupun janji kampanyenya," tutupnya.(bhc/sul)