Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Gorontalo
Evaluasi Terpadu Kegiatan Pembangunan Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo
Thursday 26 Sep 2013 21:00:48
 

Prof. Dr. Winarni Monoarfa, MS pada kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tingkat Provinsi Gorontalo.(Foto: BeritaHUKUM.com/shs)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - "Pembangunan sektor perikanan dan kelautan, Pemprov Gorontalo telah memperoleh alokasi anggaran APBN tahun 2013 ini sebesar Rp. 59,02 miliar, dan didukung dengan alokasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2013 sebesar Rp. 21,33 miliar. Setiap tahunnya akan terus diupayakan adanya signifikansi peningkatan anggaran tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Winarni Monoarfa, MS pada kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (26/9).

Winarni mengemukakan, penyerapan anggaran untuk dana dekonsentrasi baru mencapai 48,98 persen untuk fisik, dan 44,41 persen untuk realisai keuangan, dari total anggaran 8,9 miliar.

Sekda berharap bahwa momen kegiatan monev ini harus dimanfaatkan dengan baik, untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

“Kita harus lakukan identifikasi apa masalahnya dan apa hambatannya, dan segera tentukan bagaimana strategi dan solusi percepatan penyerapannya,” tegas Winarni.

Sedangkan untuk Tugas Pembantuan kemajuannya cukup bagus, dimana dari total pagu 37,6 miliar, sudah terealisasi fisik sebesar 81,63 persen. Namun untuk realisasi keuangannya harus lebih dipacu, karena penyerapannya baru mencapai 63,92 persen.

“Setelah monev ini, kinerja harus lebih ditingkatkan, mengingat saat ini kita sudah memasuki triwulan ke empat dan waktu kita bekerja tinggal kurang lebih dua bulan,” pungkas Sekda.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Gorontalo
 
  Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer
  Inspektorat Kabgor Lakukan Kunjungan Awal Tahun Ke Kantor BPKP Provinsi Gorontalo
  Gelar Lomba Tari Dana Dana, Rahmijati Jahja Selamatkan Budaya akan Punah di Kabupaten Gorontalo
  Remaja Belia di Limboto Barat Kedapatan Bawa Panah Wayer
  Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2